 |
| Hj Riri Damayanti John Latief |
PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Persoalan jalan rusak di Bengkulu terus menjadi buah bibir masyarakat. Setelah viral jenazah warga Desa Langgar Jaya Kabupaten Kepahiang yang terpaksa diangkut menggunakan sepeda motor sejauh belasan kilometer karena jalan rusak, Bengkulu kembali disorot sebagai salah satu dari 10 provinsi dengan jalan rusak terpanjang.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI bersama pemerintah daerah harus duduk bersama agar bisa merumuskan tata kelola pembangunan dan perbaikan jalan di seluruh daerah.
"Bantuan pusat untuk perbaikan jalan rusak yang diberikan hanya kepada provinsi tertentu jelas menimbulkan kecemburuan bagi provinsi lain yang tidak dapat. Padahal mungkin provinsi lain itu jalannya lebih banyak rusak dan APBD-nya lebih kecil dari provinsi yang dibantu. Saya minta kepada pemerintah pusat untuk bersikap adil," kata Hj Riri Damayanti John Latief menanggapi viralnya Bengkulu masuk dalam 10 provinsi dengan jalan rusak paling banyak, Selasa (13/6/2023).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, prinsip keadilan bisa terjadi bila pemerintah pusat ikut memberikan dukungan, baik melalui dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) serta dana alokasi khusus (DAK) yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah, terutama 10 besar provinsi dengan jalan rusak paling banyak.
"Di Bengkulu laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR ada 670,8 kilometer jalan dalam kondisi rusak dan butuh perbaikan. Setiap 1 kilometer butuh dana perbaikan Rp3,5 miliar. Dalam APBD 2023 sudah dianggarkan Rp50 miliar untuk perbaikan di 10 kabupaten dan kota. Coba hitung sendiri, betapa lama masyarakat harus bersabar menunggu agar semua jalan yang rusak bisa diperbaiki," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Pembina Karang Taruna Provinsi Bengkulu ini menambahkan, opsi lain yang dapat diambil pemerintah pusat adalah mengawal agar APBN dan APBD benar-benar dialokasikan untuk belanja yang benar-benar mendesak dan perlu dengan memangkas belanja-belanja tidak penting.
"Kota Bengkulu buktinya sanggup memperbaiki hampir semua jalan yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyusun APBD yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan memangkas semua anggaran yang tidak mendesak untuk kebutuhan rakyat," tandas Hj Riri Damayanti John Latief.
"Belanja barang boleh banyak-banyak, belanja untuk pegawai boleh besar-besar, tapi prioritas harus ke infrastruktur dulu. Kalau infrastruktur sudah beres, otomatis pendapatan akan meningkat, lalu ada banyak duit untuk belanja barang dan pegawai," demikian tutup Hj Riri Damayanti John Latief. [Muhammad Qolbi]
