PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Baru-bari ini, Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) menggelar pertemuan secara berkala dengan tiga kementerian terkait untuk membahas aspirasi mengenai perkembangan pertanian, perhubungan dan infrastruktur yang dihimpun oleh para Senator di daerah pemilihan masing-masing.
Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief menghimpun sedikitnya 10 permasalahan yang ada di Bengkulu yang ia sampaikan kepada Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kepada Kementan, Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu itu menyampaikan perihal pentingnya pencegahan peredaran pupuk palsu, pentingnya bantuan alat pertanian di seluruh daerah dan dukungan terhadap program Musim Tanam II (MT-II).
"Saya minta Kementan juga mendorong peningkatan kualitas produk pertanian di daerah hingga mampu diserap oleh Bulog. Kasihan petani harus melawan produk impor lantaran komoditas mereka dinilai tidak mencukupi dan tidak layak untuk dibeli oleh perusahaan negara sendiri," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (15/6/2023).
Kepada Kemenhub, Alumni Psikologi Universitas Indonesia ini meminta adanya peremajaan angkutan kota (angkot), pembukaan jalur penerbangan Bengkulu ke provinsi tetangga, serta pengadaan transportasi umum yang murah dan massal antara kabupaten/kota.
"Kehadiran bus DAMRI di beberapa daerah disambut gembira oleh masyarakat. Ini bagus dan perlu diperluas ke daerah-daerah lain. Tapi ajak masyarakat yang sudah lebih dulu bekerja di sektor yang sama untuk bermusyawarah agar tidak sampai mematikan pendapatan mereka," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Kepada Kementerian PUPR, Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Kepahiang ini menekankan pentingnya kelanjutan jalan tol Bengkulu-Lubuk Linggau dan perbaikan seluruh jalan yang terkoneksi dengan jalan nasional.
"Tak kalah penting adalah bedah rumah untuk warga miskin. Data terakhir dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) tahun 2021 kemarin masih ada 98.882 keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni se-Provinsi Bengkulu. Ini sangat perlu diperhatikan," tutup Hj Riri Damayanti John Latief. (Muhammad Qolbi)
