Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan keluarga merupakan kunci dalam membentuk generasi masa depan dan mengatasi stunting.
“Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6 persen, sementara target yang ingin dicapai adalah 14 persen pada 2024. Setiap tahunnya kita harus bisa menurunkan 3,8 persen sehingga nantinya target bisa tercapai. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk mencapai target yang telah ditetapkan, salah satunya dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga,” kata Ma'ruf Amin.
Karena itu Wapres Ma'ruf Amin mengakal seluruh keluarga Indonesia agar memperkokoh peranannya dalam mencetak generasi penerus yang bebas stunting, fisiknya, mentalnya maupun kehidupannya. Karena menurutnya kelak mereka akan menjadi generasi yang mampu mengguncang dunia, seperti yang diucapkan Presiden Soekarno.
“Keluarga harus menjadi aktor kunci dalam mengatasi stunting. Memiliki kesadaran untuk memprioritaskan pemenuhan asupan gizi dan pengasuhan anak secara layak, termasuk menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan," ujar Wapres.
Masalah stunting menurut Wapres bukan semata persoalan tinggi badan, namun yang lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis, ketertinggalan dalam kecerdasan, dan kalah dalam persaingan.
Lebih lanjut Ma’ruf Amin memgatakan saat ini juga pernikahan anak masih relatif tinggi.
"Untuk itu, pernikahan anak harus dihindari karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, termasuk berisiko lebih tinggi menghasilkan anak stunting. Bagi keluarga yang memiliki anak remaja, agar dipastikan remaja kita mempunyai perilaku hidup dan pergaulan yang sehat,” tegas Ma'ruf Amin.
Mengakhiri sambutannya, Wapres menyampaikan harapannya, agar keluarga Indonesia terus memperkaya pengetahuan tentang pemenuhan gizi dan pengasuhan anak agar optimal.
"Saya minta petugas kesehatan untuk menyediakan informasi yang mudah dipahami dan lengkap terkait hal tersebut, baik secara langsung maupun melalui portal-portal digital," kata Wapres.
Selain itu juga agar kembali memanfaatkan layanan di posyandu dan puskesmas untuk memantau kesehatan ibu hamil, serta pertumbuhan dan perkembangan anak.
Sementara itu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wrdoyo Sp.OG (K) mengungkapkan kondisi kependudukan Indonesia saat ini mengalami titik balik dikarenakan program Keluarga Berencana selama ini sudah sukses mengantarkan kepada TFR (Total Fertility Rate) Nasional di angka 2,14.
"Sehingga tantangan tidak lagi terfokus pada pengendalian kuantitas penduduk," kata Hasto.
Menurut Hasto, kualitas penduduk dan kualitas keluarga juga memegang peranan penting dalam pemanfaatan kesempatan bonus demografi yang harus dapat ditranformasikan menjadi bonus kesejahteraan. Karena celah bonus demografi akan berakhir sekitar tahun 2035
Terkait stunting Kepala BKKBN menambahkan, “Indonesia telah mengalami tren penurunan prevalensi stunting yang cukup siginifikan dari tahun ke tahun, namun masih berasa di atas ambang batas standar WHO, sehingga masih berkategori darurat stunting.”
Menurutnya BKKBN melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024 (RAN Pasti), telah menterjemahkan lima pilar Stranas dan disempurnakan dengan; Penyediaan data keluarga berisiko stunting, Pendampingan keluarga berisiko stunting, Pendampingan calon pengantin, Surveilans keluarga dan Audit Kasus Stunting.
Satyalencana Wira Karya
Dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional itu juga Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin memberikan tanda jasa Satyalencana Pembangunan dan Satyalencana Wira Karya kepada para kepala daerah.
Satyalencana Pembangunan diberikan kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Sedangkan Satyalancana Wira Karya diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lainnya.
Hadir dalam Puncak peringatan Harganas ke-30 tahun 2023, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Riyco Amehza Daniel, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Aris Marfai, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, Bupati Banyuasin Askolani, serta walikota dan bupati seluruh Indonesia.[Rls]
