PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA tahun ini menimbulkan banyak polemik. Berbagai macam keluhan disampaikan wali murid mulai dari adanya biaya yang diminta setelah gagal masuk jalur zonasi hingga adanya anak yang tidak mendapatkan sekolah.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, pelaksanaan PPDB dirancang oleh pemerintah agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat merata dengan tidak terjadinya penumpukan siswa di suatu sekolah.
"Menurut saya penerapannya memang tidak akan mudah. Adanya stigma sekolah unggulan, persoalan usia calon peserta didik, proses pendaftaran online yang mungkin bermasalah, kapasitas sekolah yang tidak cukup menampung calon peserta didik di zona padat penduduk dan lain-lain, inilah yang jadi biang masalah," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (13/7/2023).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, berbagai polemik ini telah dikemukakan oleh para wakil daerah maupun wakil rakyat di Senayan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia (RI).
"Kemendikbudristek harus turun ke daerah-daerah untuk menuntaskan berbagai polemik ini. Atur PPDB ini dengan baik. Jangan sampai ada anak bangsa yang tidak sekolah hanya karena persoalan ketidakberesan dalam manajemen PPDB," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang telah memastikan bahwa dalam proses pendaftaran ulang PPDB tingkat SMA dan SMK tidak ada pungutan biaya apapun yang dibebankan sekolah kepada orang tua dan wali murid.
"Kemendikbudristek harus benar-benar memastikan bahwa PPDB berlangsung secara objektif, akuntabel, berkeadilan dan proses yang berjalan tidak menimbulkan polemik. Kasihan pemerintah daerah yang jadi sasaran amarah masyarakat," tandas Hj Riri Damayanti John Latief.
Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini menambahkan, ke depan, pekerjaan utama Kemendikbudristek adalah menjadikan seluruh sekolah sebagai sekolah yang unggul, baik secara infrastruktur maupun secara sumber daya manusianya.
"Stigma adanya sekolah yang unggul dan tidak unggul harus dihilangkan dengan pemerataan tenaga pendidik yang andal serta sarana dan prasarana yang menunjang efektivitas pembelajaran di sekolah. Next, PPDB harus dibuat mudah dan memenuhi rasa keadilan masyarakat," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. (Muhammad Qolbi)
