PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang berubah karena penetapan UU tentang Cipta Kerja di tahun 2022 yang lalu.
Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengenai hal ini secara khusus menyoroti soal penanganan banjir di Provinsi Bengkulu yang ia nilai belum berjalan efektif mengingat beberapa waktu terakhir sejumlah wilayah masih terdampak salah satu jenis dari bencana hidrometeorologi tersebut.
"Pekan keempat Januari 2023 kemarin bencana banjir terjadi di lima daerah yakni Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, Kaur, Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat terdapat 3.170 rumah warga terendam banjir," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (27/7/2023).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI ia akan mengajukan beberapa usulan daerah yang mesti segera direalisasikan agar persoalan banjir ini dapat terselesaikan.
"Dari Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengusulkan pengerukan alur muara Daerah Aliran Sungai Bengkulu dan pembangunan kolam retensi. Mudah-mudahan penetapan lokasinya sudah siap atau kalau belum bisa disegerakan," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Kepahiang ini menuturkan, sementara Pemerintah Kota Bengkulu tetap mengusulkan agar Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan pembangunan pembuatan waduk.
"Khususnya di kawasan yang menjadi langganan banjir seperti di Kelurahan Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Rawa Makmur dan kawasan sekitarnya yang dilalui Daerah Aliran Sungai Bengkulu. Anggaran untuk ini mesti keroyokan antara pusat, provinsi dan kota," sampai Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menambahkan, menormalisasi Daerah Aliran Sungai Bengkulu terasa begitu mendesak bukan hanya untuk menangani banjir yang pernah membuat 13 ribu warga menjadi korban pada tahun 2019 silam.
"Pentingnya normalisasi Daerah Aliran Sungai Bengkulu ini juga menyangkut nasib puluhan ribu pelanggan PDAM Kota Bengkulu karena secara fisik di sungai airnya terlihat sangat keruh bercampur lumpur meski air yang sampai ke rumah warga tidak berbau dan berasa," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [Muhammad Qolbi]
