Tujuan Kegiatan ini untuk menyamakan persepsi mengenai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, validasi data iuran jaminan kesehatan yang telah dibayarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan bukti penerimaan negara dan memastikan iuran yang dibayarkan menggunakan kode akun yang tepat serta Mendapatkan data kepesertaan PPU Pemerintah Daerah paling akurat yang dapat dijadikan bahan pemutakhiran data masterfile kepesertaan. hadir dalam kegiatan tersebut asisten III Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, perwakilan dari Kanwil Perbendaharaan Provinsi Bengkulu serta perwakilan dari OPD di Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu , sementara dari BPJS Kesehatan dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Mahyuddin.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut Mahyuddin menjelaskan bahwa pembayaran iuran secara rutin menjadi titik penting guna menjamin kesinambungan program JKN.
“Undang-undang telah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk turut menjaga kesinambungan Program JKN. Bentuk dukungan ini melalui pembayaran iuran Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara sebesar 5% dengan komposisi 1% dipotong dari penghasilan pegawai dan 4% ditanggung dan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi Kerja. Untuk memastikan amanat regulasi terlaksana, BPJS Kesehatan selama ini secara rutin berkoordinasi dengan seluruh Pemda dalam wilayah kerja. Perhatian utama kami adalah bagaimana kendala yang dihadapi oleh pemda dalam menunaikan kewajibannya dapat dicarikan solusi terbaik. BPJS Kesehatan telah merilis aplikasi ARIP untuk memudahkan Pemda dalam menghitung kewajiban iuran secara akurat, dan alhamdulillah kami melihat semakin meningkatnya pemakaian aplikasi ARIP di setiap Pemda. Hal ini sekaligus menunjukkan semakin tingginya kepedulian Pemda terhadap akurasi data pembayaran iuran.” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut Mahyuddin juga mengapresiasi dukungan yang selama ini diberikan oleh Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dalam pelaksanan program JKN. “Melalui kegiatan hari ini, kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh Pemda dalam melaksanakan pembayaran iuran JKN. Kami berharap melalui kegiatan hari ini kekurangan dan kendala yang ada nantinya dapat kita diskusikan dan kita carikan solusi bersama. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kanwil DJPK dan seluruh kantor KPPN dalam wilayah kerja atas kolaborasi dan bantuan yang diberikan dalam setiap kegiatan rekon. Peran aktif KPPN sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan dalam mengingatkan Pemda terkait penggunaan anggaran memberikan kontribusi yang siknifkan dalam kolaborasi selama ini,” tambah Mahyuddin.
Sementara Asisten III Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi dalam kata sambutannya berharap melalui dukungan pemda Provinsi Bengkulu Program JKN ini bisa lebih optimal lagi kedepannya. “Program JKN ini harus terus ditingkatkan dan dilakukan perbaikan-perbaikan apabila ada kekurangan sehingga ada nilai kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di provinsi Bengkulu karena semakin hari kami lihat layanan jaminan kesehatan pada masyarakat semakin baik," ujarnya.
Namun ada hal-hal yang mungkin masih menjadi kendala di lapangan.
"Inilah yang kita cari solusinya, Pemda Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk tetap menyediakan anggaran bagi pelayanan kesehatan pada masyarakat. Untuk itu, mari kita dukung selalu program ini dan mari kita komitmen untuk mengantarkan bagaimana mandatory dari pemerintah pusat untuk menyediakan anggaran terkait dengan jaminan kesehatan masyarakat di provinsi Bengkulu,” ujar Nandar.[Rls]
