PedomanBengkulu.com, Jakarta - Dana desa telah disalurkan ke seluruh daerah di Indonesia sejak tahun 2015 dan telah banyak digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di desa, seperti jalan desa, irigasi, jembatan, pasar, embung, drainase, sumur dan sejumlah infrastruktur lainnya.
Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, dana desa merupakan salah satu sumber pembiayaan penting dalam membangun wilayah perdesaan dan sangat layak untuk terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang.
"Belum lama ini di Komite IV DPD RI ada beberapa catatan penting yang perlu dilakukan oleh kementerian terkait untuk perbaikan penggunaan dana desa ke depan. Misalnya menghilangkan program mandatori dari pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Selasa (29/8/2023).
Lulusan Psikologi Universitas Indonesia ini menjelaskan, pembahasan mengenai dana desa ini masuk sebagai agenda prioritas yang dibahas Komite IV DPD RI terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang–Undang Nomor
28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023.
"Dalam pengolaan dana desa ini masyarakat meminta agar penggunaannya ke depan dapat digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan pembinaan generasi muda di daerah. Karena ini keinginan masyarakat, maka ini harus dikawal agar terealisasi," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Penasehat DPD Generasi Anti Narkoba Nasional (GANN) Provinsi Bengkulu ini menekankan, tak kalah penting adalah mengenai pengawasan dimana masyarakat meminta agar lembaga pengawasan di tingkat kabupaten seperti Inspektorat perlu mengambil peran dalam memonitor penggunaan dana desa tersebut.
"Sekaligus lembaga pengawasan di tingkat kabupaten ini nanti diminta untuk melakukan pembinaan tenaga pendamping atau melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola dana desa, tenaganya bisa dari Inspektorat, atau dari aparat penegak hukum," sampai Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, pemerintah perlu secara konsisten meningkatkan alokasi anggaran dana desa bagi daerah-daerah yang masih membutuhkan banyak biaya untuk pembangunan.
"Alhamdulillah untuk Bengkulu tahun 2023 ini alokasi dana desa ini naik dari tahun sebelumnya. Insya Allah akan diperjuangkan agar bisa meningkat lagi dan lagi bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi desa-desa di Bengkulu," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [Muhammad Qolbi]
