PedomanBengkulu.com, Jakarta - Hingga Agustus 2023 ini, sebanyak 108.000 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) se-Bengkulu telah terdaftar dalam Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PLKUMKM) sebagaimana data Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi. Pendataan terus berlangsung hingga 2024 kelak.
Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, UMKM adalah urat nadi dan tulang punggung perekonomian masyarakat yang menyebar hampir di seluruh wilayah tanah air.
"Membesarkan UMKM berarti memakmurkan masyarakat. Maka salah satu konsen saya ke depan salah satunya adalah terkait UMKM ini agar bagaimana bisa berkembang dengan baik, efisien dan berkelanjutan, terutama di Bengkulu, daerah tempat saya terpilih," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (31/8/2023).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, Komite IV DPD RI akan terus mengawal agar pemerintah pusat terus meningkatkan upaya pemberdayaan UMKM melalui pola penganggaran dan program kerja yang konsisten.
"Karena berdasarkan analisa tim ahli komitmen pemerintah atas pemberdayaan UMKM ini belum tercermin dari konsistensi pola penganggaran UMKM kementerian dan lembaga. Adapun anggaran dan program kerja yang tersebar dibanyak kementerian atau lembaga menyebabkan fokus pemberdayaan UMKM menjadi bias," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menekankan, berdasarkan kajian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2021, teridentifikasi ada sebaran anggaran APBN Rp168,1 triliun yang diploting memiliki semangat pemberdayaan UMKM di 19 kementerian/lembaga dengan 21 program yang berbeda.
"Kondisi ini akan menyebabkan kurangnya koordinasi lintas sektor yang ada di kementerian atau lembaga dan berpotensi tumpang tindih jenis program dan penerima bantuan terkait basis data. Anggaran triliunan rupiah dalam APBN 2023 yang katanya tersebar diberbagai kementerian pun sulit teridentifikasi," sampai Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, ia terbuka untuk seluruh warga se-Provinsi Bengkulu yang ingin menyampaikan aspirasinya terkait upaya memajukan dan mengembangkan UMKM ini.
"Apapun rintangan dan hambatan UMKM untuk berkembang harus disingkirkan. Ke depan, UMKM harus bisa menggantikan pendapatan daerah yang selama ini terlalu mengandalkan sumberdaya tambang yang akan habis dan perkebunan yang memicu penggundulan hutan," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. (Muhammad Qolbi)
