PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh para Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) masih terus berlangsung. Pengawasan ini dilakukan para Senator di daerah pemilihannya masing-masing.
Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief dalam pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini menambah empat catatan dalam daftar aspirasi yang berhasil ia himpun.
"Bengkulu sangat memerlukan badan usaha pengelolaan beras sendiri agar gabah yang dihasilkan petani tidak perlu lagi diolah oleh provinsi tetangga sehingga kembali ke Bengkulu dalam harga yang mahal," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (3/8/2023).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini juga menyoroti kondisi jalan sentra produksi pertanian yang menghubungkan Desa Gunung Ayu Kabupaten Lahat dan Desa Maras Kabupaten Seluma yang sangat memprihatinkan..
"Lantaran dilaporkan berlumpur, penuh genangan air hingga setinggi betis orang dewasa. Padahal daerah ini merupakan daerah lumbung padi dan jagung. Pemerintah desa telah membuat proposal pengajuan perbaikan jalan sejak tahun 2009 silam namun sampai saat ini belum ada perbaikan," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu ini menuturkan, saat ini juga sangat diperlukan kebijakan yang terpadu agar kualitas produksi pertanian di Bengkulu dapat diserap pasar nasional, minimal oleh Bulog.
"Bulog, sebuah badan milik pemerintah saja, enggan menyerap hasil produksi yang dihasilkan oleh penduduk lokal lantaran secara kualitas dan juga secara kuantitas disebut masih di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.
"Laporan ini saya terima beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan kondisi sekarang sudah lebih baik," lanjut Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, secara keseluruhan, para petani di Bengkulu masih sangat memerlukan bantuan alat mesin pertanian (alsintan).
"Tolong program pusat bawa ke Bengkulu. Petani tidak keberatan untuk mengakses program Taksi Alat dan Mesin Pertanian yang disediakan pemerintah pusat bilamana bantuan itu belum dapat diberikan secara gratis," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. (Muhammad Qolbi)
