PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) menurunkan para anggotanya untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan komitenya masing-masing.
Komite II DPD RI diminta untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Mengenai regulasi tersebut, Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief menyoroti beberapa perkara yang menurutnya cukup penting untuk direspon oleh kementerian terkait. Ia berkomitmen untuk mengawal perkara-perkara ini.
Diantaranya adalah konflik antara petani dengan perusahaan. Menurutnya, kementerian terkait harus lebih sungguh-sungguh mencegah terjadinya konflik antara petani dengan perusahaan.
"Belum lama ini konflik kembali pecah antara petani Malin Deman Kabupaten Mukomuko dengan perusahaan kelapa sawit. Petani dan perusahaan saling klaim dalam kepemilikan lahan kelapa sawit. Kapan ini bisa diselesaikan? Saya minta kementerian terkait bisa bekerja lebih serius," kata Hj Riri Damayanti John Latief.
Lulusan Psikologi Universitas Indonesia ini menjelaskan, ia juga prihatin atas keluhan petani karet akan harga jual yang tidak stabil mengingat pada musim hujan banyak mereka yang tidak bisa menyadap getah karet.
"Turunnya harga beli karet oleh perusahaan dari petani sejak awal tahun 2023 yang lalu sangat memberatkan petani sampai-sampai ada yang mengaku tidak punya penghasilan untuk sekedar membeli kebutuhan bahan pokok," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu ini menekankan, salah satu perkara yang diminta untuk dimonitor adalah serapan asuransi pertanian yang dialokasikan untuk Provinsi Bengkulu.
"Laporan yang saya dapat kalau tahun 2022 yang lalu Bengkulu dapat alokasi asuransi pertanian sebesar 1.500 hektare namun yang terserap baru sekitar 245 hektare. Data Ini perlu dicek, mudah-mudahan serapan tahun 2023 ini lebih baik," sampai Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menambahkan, pemerintah juga perlu menjawab kekhawatiran para petani akan beredarnya pupuk palsu.
"Semoga aparat dan institusi terkait bisa lebih aktif dalam melakukan tindakan pencegahan atas beredarnya pupuk palsu di kalangan petani. Kasihan banyak petani sekarang dilanda kegalauan saat membeli pupuk," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [Muhammad Qolbi]
