PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Terkesan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (SILPA) adalah suatu hal yang wajar terjadi, DPRD Provinsi Bengkulu mengharapkan agar OPD melakukan perencanaan dan pelaksanaan dengan matang.
“Dari semua program-program yang ada, karena ini sudah tujuh tahun maka OPD harus sesegera mungkin melaksanakan program itu agar jangan sampai terjadi lagi Silpa yang lebih besar untuk selanjutnya. Karena Silpa ini jangan dibanggakan, artinya Silpa ada perencanaan dan pelaksanaan yang tidak matang,” ujar Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring SH se usai Rapat Paripurna yang beragendakan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-Perubahan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna, Senin (14/8).
Selain itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu yang juga Ketua Hanura Provinsi Bengkulu berharap untuk selanjutnya Silpa ini harus terus berkurang.
“Apalagi dalam evaluasi kita tahun ini baru 55% program yang sudah terlaksana, sementara sisanya masih ada. Sehingga dalam praktisnya 3 bulan waktu tersisa ini, program yang belum selesai harus betul-betul matang dan on the track menjalankannya,” ungkapnya.
Sementara itu Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang hadir secara langsung dalam penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-Perubahan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 mengatakan pengesahan Rancangan KUA-PPAS APBD-P Provinsi Bengkulu tahun 2023 tersebut dapat terlaksana sesuai waktu yang ditentukan, sehingga anggaran APBD Perubahan itu dapat segera direalisasikan.
“Mudah-mudahan tepat waktu sehingga ada sedikit penambahan dari sisi Silpa yang bisa kita pergunakan, termasuk ada beberapa pergeseran anggaran terkait persiapan tahap awal Pemilu karena sebagian anggaran untuk Pemilu dialokasikan pada APBD-P dan sebagian besar lagi nanti dianggarkan pada APBD 2023, sehingga artinya penting sekali APBD Perubahan yang kita bahas sekarang,” jelas Gubernur Rohidin, usai Rapat Paripurna.
Lanjutnya, demikian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang juga mengalami pergeseran baik antar OPD maupun antar rekening belanja dalam OPD.
“Jadi sekali lagi mudah-mudahan bisa cepat sehingga pada bulan September ini bisa kita kerjakan,” demikian tutur Gubernur Rohidin. (AM)
