PedomanBengkulu.com, Jakarta - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) menggelar pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran (TA) 2024, RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2022 dan realisasi APBN TA 2023 yang difokuskan pada Transfer ke Daerah (TKD) di Ruang Rapat GBHN, Selasa (5/9/2023).
Pembahasan ini melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dan Badan Pusat Statistik (BPS) dimana salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan ini adalah menyangkut evaluasi pengelolaan dana desa.
Anggota Komite IV DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief dalam pertemuan ini berharap adanya sinergisitas yang kuat antara BPS dengan pemerintahan desa terkait data penduduk terutama bagi kelompok masyarakat tertentu yang layak menerima bantuan pemerintah pusat.
"Seperti BLT, bedah rumah dan bantuan sosial lainnya harus disalurkan kepada mereka yang betul-betul memenuhi kriteria. Bila ada sinergisitas yang kuat, kesalahan data mengenai siapa yang layak menerima dapat diminimalisir," kata Hj Riri Damayanti John Latief.
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini mengungkapkan, sebagai lembaga resmi pemerintah, BPS tentu menjadi sarana yang paling baik dalam memutuskan siapa yang berhak menerima bantuan pemerintah, bebas dari pretensi politik dan kepentingan pragmatis.
"Tapi BPS sendiri harus meningkatkan akurasi pendataannya. Harus akuntabel dan selalu diupdate. Jangan sampai terdengar orang bergelang emas dapat bantuan untuk orang miskin," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menekankan, bila BPS bisa meningkatkan kredibilitasnya sebagai lembaga yang memiliki data akurat, maka seluruh institusi pemerintahan tak perlu lagi ragu dalam menyalurkan berbagai bantuannya.
"Saya kemarin di Komite II yang membidangi infrastruktur, Kementerian PUPR menjalankan program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) sama sekali nggak pakai data BPS," sampai Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini juga sempat meminta klarifikasi mengenai data desa tertinggal dan kemiskinan di desa yang jumlahnya disebut menurun namun data penerima bantuan langsung tunai (BLT) meningkat.
"Program BLT ini perlu dilaksanakan secara berkesinambungan mengingat manfaatnya sangat nyata dirasakan masyarakat, terutama di pedesaan," demikian Hj Riri Damayanti John Latief.
Sementara dalam paparannya, Kementerian Keuangan RI melaporkan bahwasanya pemulihan ekonomi terjadi secara merata di seluruh wilayah yang indikasinya dalam dilihat melalui perbaikan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan.
Dengan mengutip data BPS 2023, disebutkan bahwa tingkat kemiskinan mayoritas provinsi telah berada di bawah level prapandemi kecuali 9 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat.
Untuk mengurangi disparitas inflasi, Kemenkeu RI memberikan rekomendasi agar distribusi dan kerja sama antardaerah perlu terus diperkuat. [Muhammad Qolbi]
