PedomanBengkulu.com, Jakarta - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mendesak agar porsi anggaran untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dapat diperbesar atau minimal seimbang dengan porsi anggaran untuk belanja Pemerintah Pusat.
Demikian disampaikan Senator Indonesia asal Provinsi Bengkulu Hj Riri Damayanti John Latief mengenai salah satu catatan penting Komite IV DPD RI terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun Anggaran 2024.
"Kenapa TKDD harus diperbesar? Mengingat bahwa daerah selama ini telah banyak berkontribusi pada negara sejak adanya otonomi daerah, baik dari sisi pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi secara nasional," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Selasa (19/9/2023).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, Komite IV DPD RI juga menilai Pemerintah kurang memahami permasalahan daerah terkait kemiskinan yang ditunjukkan dengan data dari BPS bahwa dari tahun 2014 sampai 2023 terdapat 14 provinsi yang mengalami kenaikan kemiskinan ekstrem.
"Terus bagaimana? Untuk menekan laju peningkatan kemiskinan ekstrem ini, maka DPD RI mendesak Pemerintah agar dana Perlinsos (Perlindungan Sosial), penanganan stunting dan program yang berkaitan dengan kemiskinan lainnya tidak disalurkan melalui kementerian atau lembaga melainkan langsung kepada daerah dalam bentuk dana TKD," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Penasehat DPD Generasi Anti Narkoba Nasional (GANN) Provinsi Bengkulu ini menekankan, Komite IV DPD RI juga menilai bahwa indikator kesejahteraan sosial yang digambarkan oleh tingkat kemiskinan, Gini
Rasio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih jauh dari harapan dan dari target Pemerintah sebagaimana tergambar dalam data BPS yang menyebutkan angka harapan hidup di 25 provinsi masih berada di bawah angka nasional, angka kemiskinan masih di angka 9,36 persen dan IPM 72,91.
"Oleh karenanya Pemerintah kami tuntut untuk bekerja lebih keras dengan segera mewujudkan integrasi data Perlinsos (Perlindungan Sosial) dan realisasi anggaran pendidikan yang tepat sasaran," sampai Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, disamping catatan-catatan tersebut, Komite IV DPD RI juga mempunyai beberapa catatan lainnya yang pada intinya adalah untuk kebaikan daerah di seluruh tanah air pada tahun 2024 mendatang. [Muhammad Qolbi]
