PedomanBengkulu.com, Mukomuko- Puluhan tenaga honorer di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko menggeruduk kantor DPRD menyampaikan keluhannya Terkait sumber gaji mareka yang belum ada kejelasan serta SK Honda belum juga dibagikan, Jum'at (15/9/2023).
Dalam kedatangan tenaga honorer tersebut yang juga didampingi oleh PGRI kabupaten Mukomuko langsung di sambut oleh ketua DPRD Ali saftaini didampingi anggota komisi lll,Puluhan tenaga honorer tersebut dipersilahkan masuk dalam ruang pertemuan untuk menyampaikan keluhannya
Sangat berterimakasih atas kunjungan bapak dan ibu yang sudah hadir digedung ini ketika ada yang disampaikan kepada kami. Ungkap Ali saftaini
Setelah dibukanya peluang tersebut, Sekretaris PGRI Kabupaten Mukomuko yang mendampingi tenaga honda menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke gedung DPRD Mukomuko. Tidak lain untuk mengadukan nasip tenaga honda saat ini. Sebab kabar yang ia dapat, gaji mereka tidak dianggarakan di APBD perubahan. Jika hal itu benar, dapat dipastikan seluruh tenaga honda terancam tidak gajian.
“Sedangkan ratusan tenaga honda ini, sampai sekarang masih semangat bertugas dengan harapan mereka mendapatkan gaji dari pemerintah. Jika kabarnya gaji mereka tidak dianggarkan di APBD perubahan. Saya tidak tahu seperti apa nasip mereka dan seperti nasip pendidikan di Kabupaten Mukomuko. Untuk itu kami minta kejelasan dari DPRD Kabupaten Mukomuko,” kata Aryanto.
Senada juga disampaikan, Ningsih. Salah satu guru honda di SD Kabupaten Mukomuko. Sembari menangis, ia mencurahkan isi hatinya kepada Ketua DPRD Mukomuko dan Anggota Komisi III. Selama ini ia bersama tenaga honda lainnya semangat menjalankan tugas. Berangkat ke sekolah jam 07.00 Wib pagi dan pulang jam 14.00 Wib sore.
Selain tugasnya untuk mencerdaskan anak bangsa. Ia juga berharap bisa mendapatkan gaji dari pemerintah sebesar Rp 1 juta per bulan. Meski gaji yang ia terima masih jauh dibawah UMP. Namun ia bersukur, dengan gaji itu bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Setelah saya mendapatkan kabar kalau gaji kami tidak lagi dianggarkan di APBD Perubahan. Kami gak tahu lagi nasip kami nanti seperti apa. Kami mohon agar gaji kami dianggarkan lagi supaya kami juga bisa makan seperti yang lain. Karena gaji itu satu-satunya sumber penghidupan bagi keluarga kami meskipun jumlahnya tidak seberapa. Dan kami juga memohon agar pemerintah daerah segera membagikan SK kami. Karena SK itulah menjadi pegangan dan payung hukum kami dalam menjalankan tugas. Kami berharap supaya DPRD Mukomuko bisa membantu kesulitan yang kami hadapi ini,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, M. Ali Saftaini, SE menjelaskan. Di APBD Perubahan tahun 2023. Berdasarkan KUA PPAS perubahan, tidak ada alokasi anggaran untuk pembayaran gaji tenaga honda yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Kalau apa masalah dan alasanya, sampai sekarang DPRD Mukomuko tidak tahu.
“Dan alasan itu yang berhak menjawab orang sebelah. Yang jelasnya, kalau ada usulan anggaran maka dipastikan akan kami setujui. Jadi kalau ada kabar di luar sana kalau dewan yang mencoret anggaran untuk gaji honda. Itu kabar yang salah besar,” pungkasnya. (ADV)
