PedomanBengkulu.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan di berbagai daerah secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa.
Demikian diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Hj Riri Damayanti John Latief mengenai hasil tanya jawab secara intensif antara Komite IV DPD RI dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia, baru-baru ini.
"Bappenas juga diminta agar menitikberatkan kepentingan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Hal ini sangat penting supaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Hj Riri Damayanti John Latief.
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, Komite IV DPD RI juga meminta kepada Bappenas untuk melakukan reformasi sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar lebih optimal terhadap pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
"Perlinsos ini harus tetap ada dan diperkuat dari sisi desain program, pensasarannya, penyalurannya, maupun teknis-teknis lainnya. Ini penting agar target pembangunan merata dan berkeadilan dapat terwujud di seluruh daerah di tanah air," papar Hj Riri Damayanti John Latief.
Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini menekankan, Bappenas juga diminta untuk konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang menegaskan pentingnya desentralisasi fiskal.=
"Semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana digaungkan dalam UU HKPD harus tercermin dalam RAPBN 2024. Alokasi TKD (Transfer ke Daerah) harus diperbesar untuk daerah, khususnya bagi daerah penghasil sumber daya alam," tandas Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, Komite IV DPD RI memberikan apresiasi atas visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan sebagaimana dijabarkan dalam RPJPN 2025-2045.
"Namun Komite IV DPD RI meminta agar Bappenas RI dapat memastikan bahwa program digitalisasi ekonomi dan industrialisasi memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [*Muhammad Qolbi*]
