PedomanBengkulu.com, Kepahiang - Belanja berkualitas merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan di daerah. Dana yang terdapat dalam APBD harus dibelanjakan secara lebih produktif dan fokus pada layanan dasar kepada masyarakat dan mandatory spending.
Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, kualitas belanja APBD di Provinsi Bengkulu harus senantiasa ditingkatkan agar lebih efisien dan produktif sehingga berdampak positif terhadap ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
"Belanja daerah ke depan harus lebih fokus untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat hingga tidak ada yang berada di bawah standar pelayanan minimal, terutama untuk mandatory spending seperti pendidikan dan kesehatan," kata Hj Riri Damayanti John Latief mengenai sebuah kegiatan dengan tema Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan, Jumat (13/10/2023)
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, agar kebijakan ini dapat dilaksanakan, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah mengendalikan belanja pegawai porsinya maksimal 30 persen dari APBD.
"Maksimal 30 persen ini tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD. Kalau tidak bisa sekaligus mungkin bisa perlahan-lahan sampai lima tahun. Nanti kalau ekonomi sudah maju, APBD sudah sehat, belanja pegawai ini bisa dinaikan lagi. Ibarat puasa, ada saatnya nanti berbuka," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini mengungkapkan, salah satu peningkatan kualitas belanja juga dapat diterjemahkan melalui penguatan belanja infrastruktur pelayanan publik.
"Minimal 40 persen dari APBD di luar transfer ke daerah bawahan dan desa. Penghematan belanja pegawai tadi larinya ke sini. Tidak ujug-ujug. Perlahan tapi pasti. Kalau semua infrastruktur sudah beres, insya Allah pendapatan daerah akan meningkat," tutur Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, adapun ketika APBD memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA), maka harus dialokasikan untuk kegiatan yang berbasis kinerja.
"Bagaimana anggaran lebih ini dialokasikan sepenuhnya untuk untuk belanja daerah berdasarkan kinerja layanan publik daerah. Kalau APBD ini dapat dikelola dengan cara seperti ini, insya Allah daerah akan maju, ekonomi akan tumbuh dengan adil dan merata," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [MA]
