PedomanBengkulu.com, Lebong - Niat baik pemerintah melalui progam bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sepertinya tidak berjalan mulus hingga ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selain adanya indikasi penyaluran tidak tepat sasaran, sejumlah kejanggalan penyaluran Ada yang CBP juga muncul dikarenakan data KPM yang diterbitkan Kemensos RI merasa tidak menerima. Seperti polemik yang terjadi di Desa
Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah. Sejumlah warga setempat meradang karena mengaku tidak menerima bantuan beras yang disalurkan Perum Bulog, bahkan warga merasa serta menuding adanya dugaan penggelapan bantuan pangan CBP tersebut oleh Pemerintah Desa setempat.
“Nama kami jelas terdaftar sebagai penerima yang dirilis langsung dari Kemensos, kok bisa beras itu dikasih ke orang lain,” tutur salah satu warga yang baru mengetahui nama mereka masuk dalam KPM penerima bantuan pangan CBP tahun 2023.
Dirinya pun mengaku namanya terdaftar sebagai KPM sejak penyaluran tahap I lalu (Maret, April dan Mei, red), termasuk juga pada penyaluran tahap II (September, November dan Desember, red). Tapi hingga saat ini belum sekali pun bantuan CBP itu diterima olehnya. Bukan hanya dia sendiri, dia pun menyebut kejadian serupa juga dialami oleh puluhan KPM lain yang namanya juga dirilis langsung dari Kemensos RI. Menurutnya, daftar KPM yang dirilis dari Kemensos itu tidak boleh dirubah. KPM boleh diganti apa bila KPM yang dirilis dari Kemensos itu sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya (Pindah Alamat).
“Kalau keberadaannya jelas dan orangnya ada, KPM tidak boleh diganti itu kan haknya. Kalau masalah tumpang tindih Bansos,” imbuhnya.
Dilansir dari Gobengkulu.com, adanya perubahan data KPM dan penerima CBP tersebut, setelah pemerintah Desa Semelako Atas melakukan perombakan KPM yang dikirim oleh pihak Kemensos. Pemerintah desa mengklaim data KPM yang dikirim oleh Kemensos itu tidak sesuai dengan situasi yang ada di desanya. Seperti yang disampaikan oleh Pjs Kepala Desa Semelako Atas, Desy Manurung, dirinya mengaku terkejut ketika menerima data KPM yang dikirim oleh Kemensos. Daftar penerima yang dikirim oleh Kemensos itu menurutnya banyak yang terdaftar sebagai KPM di Bansos lain (Tumpang tindih, red) sementara masih banyak warganya yang belum pernah sama sekali menerima Bansos.
Oleh sebab itu, dirinya berinisiatif untuk melakukan perombakan agar Bansos bisa merata dinikmati oleh masyarakatnya. Perombakan itu pun diakuinya telah melalui musyawarah dengan melibatkan BPD dan tokoh masyarakat setempat.
“Data penerima yang dikirim oleh Kemensos itu banyak yang tumpang tindih sebagai penerima Bansos lain. Jadi kami alihkan ke warga lain yang belum pernah sama sekali menerima Bansos, biar adil” terangnya.
Kata dia, di desanya terdapat 98 KPM, setelah dilakukan perubahan jumlahnya pun tetap sama alias tidak ada yang dikurangi. Beras itu pun diakuinya telah disalurkan ke 98 KPM (Hasil perubahan, red) tersebut. Hanya saja, pada saat penyaluran dia mengaku berhalangan hadir karena sedang ada musibah, pembagian diambil alih sepenuhnya oleh BPD.
“Kalau pengakuan perangkat saya, mereka pun tidak dilibatkan. Semuanya diambil alih oleh BPD, jadi saya tidak tahu persis beras tersebut sampai apa tidak ke penerimanya,” beber Desi.
Lanjut Desi, pada penyaluran tahap II (September), barulah diambil alih oleh pemerintah desa. Hanya saja, penyaluran tahap II ini orang Bulog kembali membawa data seperti data awal (Data Kemensos, red), padahal data tersebut sudah dilakukan perubahan oleh pihaknya.
“Padahal kami sudah lakukan perubahan, kok data lama balik lagi. Saya sempat marah dengan orang Bulog kenapa tidak koordinasi dengan kami karena yang lebih tahu kondisi di desakan saya,” cetusnya.[spy/YF]
