PedomanBengkulu.com, Jakarta - Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menyatakan keinginan untuk mengirim kendaraan listrik ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Bengkulu untuk bahan pembelajaran sehingga lulusan SMK punya bekal pengetahuan industri otomotif termutakhir.
Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, langkah pemerintah untuk menyiapkan produksi kendaraan listrik buatan anak negeri patut diacungi jempol dan didukung oleh semua pihak.
"Tapi untuk kebijakan pemberian subsidi bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) pemerintah tidak perlu buru-buru. Karena kalau ini banyak pertimbangan," kata Hj Riri Damayanti John Latief soal tren KBLBB, Kamis (5/10/2023).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, DPD RI dapat menerima alasan pemberian subsidi bagi KBLBB bila dikaitkan dengan upaya mewujudkan energi bersih, menjadikan sebagai basis produksi dan ekspor kendaraan bermotor dan lain-lain.
"Tapi infrastruktur dan ekosistem Indonesia belum siap. Belum ada pembatasan kendaran konvensional, belum ada industri serta rantai pasokan kendaraan listrik. Sementara jumlah kendaraan bermotor terus bertambah menimbulkan kemacetan dan polusi," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Pembina Karang Taruna Provinsi Bengkulu ini menilai, pemberian subsidi bagi KBLBB juga mengancam turunya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah.
"Karena berdasarkan regulasinya, kendaraan listrik dibebaskan dari pajak, termasuk untuk balik nama. Padahal semisal di Jawa Barat, penerimaan pajak dari kendaraan bermotor ini menempati porsi terbesar PAD. Ini perlu dipertimbangkan," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, pemerintah perlu menyiapkan peta jalan transisi kendaraan listrik yang terintegrasi, penerapan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan BBM fosil dan memberikan insentif fiskal terhadap harga jual KBLBB.
"Berkolaborasi dengan stakeholder di daerah, pemerintah hendaknya mulai sekarang mulai mengembangkan industri dan rantai pasokan kendaraan listrik, infrastruktur pendukung dan elektrifikasi moda transportasi, serta mengkampanyekan kendaraan listrik sebagai kendaraan ramah lingkungan," demikian tutup Hj Riri Damayanti John Latief. [*Muhammad Qolbi*]
