PedomanBengkulu.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan seiring kian membaiknya pertumbuhan ekonomi, memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara nasional. Bengkulu, sendiri masuk sebagai salah satu provinsi dari 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka terendah pada Februari 2023.
Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder di Bengkulu yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh sehingga angka pengangguran di Bumi Rafflesia menurun.
"Alhamdulillah Bengkulu empat besar dari 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka terendah pada Februari 2023. Ini patut diapresiasi, dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Tekan terus angka pengangguran di Bengkulu," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (23/10/2023).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, salah satu sasaran pembangunan dalam APBN 2024 adalah terus menurunkan angka pengangguran hingga mencapai rentang 5,0 sampai 5,7 persen dimana per Februari 2023 adalah sebesar 5,45 persen.
"Beberapa masalah ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan adalah mengenai pengangguran terdidik, rendahnya produktivitas dan kualitas tenaga kerja, mismatch lulusan sekolah dengan kebutuhan pasar kerja dan tingginya tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menekankan, guna menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan tersebut, DPD RI telah meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan.
"Diantaranya mewujudkan angkatan kerja yang produktif dan berkualitas melalui implementasi sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan perbaikan sistem jaminan sosial dan engakselerasi peningkatan jumlah angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas dan pekerja di bidang keahlian menengah-tinggi," urai Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Pembina Karang Taruna Provinsi Bengkulu ini menambahkan, rekomendasi lainnya yang diberikan kepada pemerintah mengenai hal ini adalah dengan mengurangi mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia kerja dengan meningkatkan cara penguatan teaching industry dan SMK Pusat Unggulan dalam rangka peningkatan link and match pelatihan dan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja serta mendorong implementasi program kampus merdeka merata ke daerah dengan menitikberatkan pada praktik kerja lapang.
"DPD RI juga meminta kepada pemerintah untuk menggeser tenaga kerja sektor informal dengan nilai tambah rendah kepada sektor formal yang bernilai tambah tinggi dan meningkatkan investasi, baik domestik maupun asing, yang bersifat padat karya dalam rangka penyediaan lapangan kerja," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [*Muhammad Qolbi*]
