PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan Kabupaten Mukomuko bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mukomuko menggelar sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus pemutakhiran data kepala desa kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa (KP Desa) Kabupaten Mukomuko, Selasa (03/10).
Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diedukasi mengenai hak dan kewajiban peserta kepala desa dan perangkat desa, tata cara pendaftaran dan pelaporan peserta, dan juga serta tata cara penggunaan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mukomuko, Ahmad Royadi, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta seluruh perwakilan perangkat desa se-Kabupaten Mukomuko.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Mahyudin menyampaikan bahwa saat ini seluruh desa sudah terdaftar dalam kepesertaan Program JKN. Namun mengingat adanya mutasi para perangkat desa dan kepala desa perlu dilakukan pemutakhiran atau rekonsiliasi data kepesertaan KP Desa. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan Program JKN, Dengan adanya rekonsiliasi data maka akan membantu kesesuaian data di masterfile BPJS Kesehatan, sehingga dapat mengetahui jumlah peserta KP Desa dan keluarga yang terdaftar Program JKN maupun peserta yang belum terdaftar Program JKN, Dengan demikian, mereka bisa segera mendapatkan haknya memperoleh jaminan dan pelayanan kesehatan.
"Mereka yang hadir adalah narahubung atau PIC (person in charge-red) yang menjadi perwakilan desa masing-masing, mereka bertugas untuk mendaftarkan dan melaporkan data mutasi kepala desa dan perangkat desanya ke BPJS Kesehatan. Harapannya, dengan adanya laporan-laporan tersebut, kualitas data kepesertaan Program JKN yang tercatat dalam sistem kami bisa rutin diperbarui," ungkap Mahyudin.
Selain itu, menurutnya PIC ini juga akan membantu masyarakat di desanya untuk menyampaikan informasi terkait Program JKN, termasuk pendaftaran maupun kepengurusan administrasi lainnya. Ia juga berharap PIC tersebut dapat menjadi salah satu sumber referensi informasi mengenai Prpgram JKN bagi warga setempat.
"Nanti jika ada warga desa yang ingin mendaftar, cek status BPJS Kesehatan, ataupun perlu informasi lain terkait Program JKN, kami harapkan dapat disampaikan oleh perangkat desa," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Ketua PPDI Kabupaten Mukomuko,Ahmad Royadi mengatakan menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya sebagai perangkat desa memang membutuhkan pemahaman Program JKN karena banyak sekali warga yang membutuhkan informasi tentang hal tersebut dan perangkat desa adalah aparat yang paling dekat dengan masyarakat.
“BPJS Kesehatan sebenarnya sudah sangat dekat dengan kami selaku perangkat desa. Ada banyak sekali desa yang sudah terbantu karena BPJS Kesehatan sering mengadakan sosialisasi. Seperti halnya hari ini saya rasa BPJS Kesehatan sudah menjelaskan secara lengkap apa hal-hal yang perlu diketahui oleh kami perangkat desa,” ungkap Ahmad.
Senada, Nirwana perwakilan dari desa Sungai Lintang, Kecamatan V Koto mengatakan sebagai penanggung jawab, dia juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Termasuk dengan BPJS Kesehatan.
"Kami di lapangan merasa terbantu apabila ada sosialisasi seperti ini, karena jika ada masyarakat yang bertanya tetang BPJS Kesehatan nanti kami bisa menjawabnya, apalagi kami juga bisa konsultasi langsung dengan pihak BPJS Kesehatan," ungkap Nirwana.
Diketahui saat ini di wilayah Mukomuko memiliki 15 kecamatan, yang terdiri dari 148 desa dan tiga kelurahan. Saat ini memasuki tahun ketiga untuk proses updating data kepesertaan Pekerja Penerima Upah Kepala dan Perangkat Desa.[Rls]
