PedomanBengkulu.com, Jakarta - Upaya untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas terus mengalami kemajuan, tak terkecuali di Provinsi Bengkulu. Hal ini tampak dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bengkulu sesuai data tahun 2022 yang lalu.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief menyatakan apresiasinya atas peningkatkan IPM Provinsi Bengkulu secara konsisten sejak tahun 2020 yang sebesar 71,40 persen hingga tahun 2022 menjadi 72,16 persen.
"Di Komite IV DPD RI hal ini menjadi pembahasan. Semua provinsi di Indonesia rata-rata mengalami peningkatan IPM, termasuk Bengkulu. Hanya di Bengkulu memang masih di bawah rata-rata nasional. Ini cermin membaiknya taraf kehidupan penduduk pasca pandemi," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Selasa (10/10/2023).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, perbaikan keadaan terjadi hampir dalam setiap sendi kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, daya beli masyarakat, kesejahteraan dan sektor-sektor lainnya.
"Pada RAPBN 2024, DPD RI mengusulkan agar IPM harus lebih ditingkatkan melalui perluasan kesempatan dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dengan memberikan sejumlah pertimbangan," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Diantara pertimbangan tersebut, Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Kepahiang ini melanjutkan, pemerintah agar lebih fokus dalam mempercepat perbaikan IPM di daerah-daerah yang memiliki IPM di bawah angka nasional melalui strategi pro-poor, pro-job, dan pro-growth.
"DPD RI juga meminta agar pemerintah meningkatkan cakupan akses kredit ultra mikro dan KUR kepada masyarakat yang membutuhkan serta meningkatkan akses golongan masyarakat bawah dalam kegiatan ekonomi masyarakat produktif, pemberdayaan masyarakat miskin dengan cara tribina, yaitu bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha," papar Hj Riri Damayanti John Latief.
Untuk diketahui, IPM atau Human Development Index telah diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebagai suatu ukuran keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia sejak tahun 1990 silam. Di Indonesia, IPM digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah.
IPM juga dijadikan sebagai salah satu faktor penentuan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima setiap daerah sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004. [AM]
