PedomanBengkulu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu diminta segera melakukan evaluasi atas banyaknya aset pemerintah yang terkesan masih banyak terbengkalai, yang diakibatkan aset belum terkelola secara maksimal.
Hal Ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH saat ditemui di gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat (17/11).
“Padahal sama-sama kita ketahui salah satu rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, aset milik Pemprov Bengkulu ini harus didata dan ditata ulang. Karena pendataan dan penataan ulang tersebut, merupakan kunci penting agar Pemerintah Daerah (Pemda) bisa mengelola aset-aset itu,” kata Usin.
Lebih lanjut Usin mempertanyakan progres dari pendataan dan penataan ulang sesuai dengan Perda Provinsi Bengkulu No 1 tahun 2022 tentang pengelolaan barang milik daerah, namun progres pendataan dan penataan aset seperti apa.
“Harusnya bagaimana keberadaan aset tersebut bisa mendatangkan atau menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Misal dari sisi penetapan NJOP yang dilakukan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Ada beberapa diantaranya malah terkesan tidak wajar, sehingga pihak ketiga mundur untuk mengelola aset daerah,” Pungkas Politisi Partai Hanura.(AM)
