Seperti yang disampaikan Duta Intelegensia HIV AIDS, Muhammad Iqbal yang merupakan Mahasiswa Universitas Bengkulu dari pantauan yang dilakukan kelompok tersebut perkembangan penyakit mematikan itu cukup tinggi dalam rentang waktu singkat.
Dicontohkannya di Kabupaten Rejang Lebong saja, tercatat orang yang terinveksi HIV/AIDS dalam satu bulan ini meningkat signifikan karena di bulan Oktober 2023 terdata 46 orang terinveksi HIV/AIDS sementara data beberapa hari terakhir sudah berada di angka 96 orang dengan HIV/AIDS.
“Dari data HIV/AIDS di Bengkulu ini terjadi di kelompok umur 18 – 35 tahun, sementara saat ini angkanya penderita HIV/AIDS justru mengalami peningkatan. Padahal target Pemerintah Indonesia di tahun 2030 Indonesia bisa bebas HIV/AIDS,”
Dirinya berharap melalui audiensi yang dilakukan saat ini, bisa memberikan pengaruh dan menurunkan angka penderita HIV/AIDS di Bengkulu dengan langkah-langkah kongrit. Termasuk untuk melibatkan mereka dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya penyakit HIV/AIDS sehingga menekan angka penyebaran.
“HIV/AIDS ini menjadi masalah dan PR bersama agar jumlahnya bisa diturunkan, sesuai target pemerintah Indonesia di tahun 2030 bisa bebas HIV/AIDS. Karena dengan peningkatan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, perlu dicari tahu apa sih yang salah? Apakah cara penanggulangan, pergaulan atau cara mengedukasi yang salah dan sebagainya,” ungkapnya.
Menurutnya dalam upaya ini pada Duta HIV/AIDS juga bersedia dilibatkan oleh pihak terkait khususnya Dinas Kesehatan di Bengkulu.
Menanggapi penyampaian aspirasi itu, Dempo Xler mengatakan dalam penanganan HIV/AIDS yang penularannya melalui darah itu sebenarnya bisa dilakukan dengan menjaga pola hidup sehat serta menghindari cara hidup yang beresiko tertular penyakit mematikan tersebut.
Kendati dari berbagai langkah yang dilakukan, pemerintah maupun kelompok-kelompok tertentu melakukan sosialisasi untuk memberikan penyadartahuan kepada masyarakat untuk menghindari penularan penyakit, namun tetap harus dengan cara bijak dan solutif. Bukan justru menimbulkan masalah baru.
“Misalnya melakukan sosialisasi tentang cara terhindar dari penyakit HIV/AIDS dengan menggunakan kondom kepada pelajar. Ini bisa menimbulkan orang awalnya tidak mengetahui tentang sex bebas justru mendorong melakukan tindakan itu dengan penggunaan kondom. Ooo caranya biar tidak tertular dengan pakai kondom, ini menjadi cara yang salah,” paparnya.
Disamping itu berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang dikatakan Dempo juga harus dilakukan secara tepat, misalnya dalam rencana penutupan lokalisasi.
“Pemerintah itu mempunyai fungsi legislative, eksekutif dan yudikatif. Bukan hanya sekedar ngomong, namun sebagai eksekutor atau pelaksana juga. Jadi tidak cukup hibauan, sosialiasi atau bersurat saja. Tapi perlu tindakan riil,” tutupnya. (AM)
