Bukan tanpa alasan, mayoritas profesi masyarakat di Provinsi Bengkulu setiap daerah di kabupaten hanya mengandalkan penghidupan melalui bidang pertanian. Akan tetapi, saat ini dukungan dari pemerintah belum secara nyata dan merata dirasakan oleh para petani.
Hal ini terbukti masih mahalnya harga bibit tanaman, pupuk dan ongkos produksi yang tidak sebanding dengan harga hasil pertanian.
Menurut Jonaidi, saat ini kedaulatan petani tidak berada di mereka, melainkan dikuasai para pelaku kapitalis.
“Hari ini bisa kita katakan petani hanya mendapatkan upah dari tanah yang mereka kelola, kadang-kadang biaya upah petani lebih mahal biaya produksinya, sehingga keuntungannya hanya dinikmati pelaku kapitalis,” kata Jonaidi, Selasa (28/11/2023).
Sambung Jonaidi, untuk mendukung petani mencapai kesejahteraan itu, maka pemerintah harus memprioritaskan anggaran di bidang pertanian yang diikuti penguatan anggaran di bidang infrastruktur.
“Keseimbangan bidang infrastruktur dan pertanian harus sama-sama diperkuat. Kebijakan anggaran di sektor pertanian harus ditingkatkan,” pesan Jonaidi kepada kepala daerah se-Provinsi Bengkulu.
Jonaidi menyebut, pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) setiap bulan bagi petani tidak tepat. Menurut Jonaidi, seharusnya pemerintah memberikan bantuan alat pertanian dan pra sarana lain yang bisa mendukung pertanian, sehingga para petani mampu berdikari. “Bukan diberikan bantuan uang setiap bulan sebesar Rp 300-400 ribu. Karena ini tidak memperkuat pondasi kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. (AM)
