Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Rosjonsyah mengatakan, selain TPID, kolaborasi semua pihak diperlukan untuk menekan angka inflasi ini. Di antaranya dalam upaya menekan inflasi dan membangkitkan ekonomi produktif termasuk investasi dari luar dan memberikan kemudahan perizinan.
Terlebih berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu, hingga November 2023 inflasi Bengkulu tercatat 2,83% atau berada di atas inflasi nasional sebesar 3±1% dan diperkirakan tetap terjaga hingga akhir tahun 2023.
"Jadi ini perlu kolaborasi kita bersama dan saya juga meminta kerja sama dari seluruh anggota TPID untuk dapat mewujudkan cita-cita kita bersama untuk kembali menjadi TPID terbaik se-Sumatera pada tahun 2023. Hal itu menurut saya bukan mimpi, karena kita mempunyai strategi yang jelas dan terukur," jelas Rosjonsyah usia hadir pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 serta Arahan Presiden RI, via virtual meeting, di ballroom salah satu hotel kawasan Padang Jati Kota Bengkulu, Rabu (29/11) malam.
Di sisi lain menurut Wagub Rosjonsyah, Pertemuan Tahunan Bank Indonesia ini merupakan puncak high level event BI, dengan agenda utama penyampaian pandangan BI mengenai kondisi perekonomian nasional, tantangan yang dihadapi dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan, utama terhadap perkembangan ekonomi Bengkulu.
"Saya berharap ke depannya Provinsi Bengkulu dengan Sumber Daya Alam yang cukup luas ini berpeluang menciptakan iklim investasi yang lebih baik lagi," tutup Rosjonsyah.
Sementara itu dalam arahannya Presiden Joko Widodo meminta Bank Indonesia berkaca pada fenomena isu global yang berpotensi memberikan dampak ke semua negara.
"Banyak fenomena isu domestik negara yang berdampak ke global. Amerika Serikat Inflasi dan suku bunga tinggi, RRT perlambatan ekonomi dan krisis properti. peningkatan tensi geopolitik yang semua dadakan," kata Jokowi.
Presiden Jokowi juga meminta perbankan agar tidak menghabiskan likuiditas untuk membeli instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Meskipun kalau kita lihat kadang-kadang di bawah tadi saya sampaikan ke Pak Gub. Pak Gubernur saya mendengar dari banyak pelaku usaha ini kelihatannya kok peredaran uangnnya makin kering," tegas Jokowi.
Adanya indikasi, kata Jokowi ini disebabkan oleh pembelian instrumen yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
"Jadi jangan terlalu banyak yang di pakai untuk membeli SBN atau terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SRBI atau SVBI. Sehingga yang masuk ke sektor riil berkurang," paparnya. [Rls]
