PedomanBengkulu.com - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, SIP, MAP, mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Provinsi Bengkulu.
Dalam Dyidiscuss 2.0 dengan tema "Katanya Negara Demokrasi Tapi Kok Mengintimidasi," yang dihelat di Aula Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu (Unib) pada Sabtu (9/12).
Dempo menyoroti minimnya penegakkan hukum dalam negara demokrasi. Dempo menegaskan bahwa kasus pelanggaran HAM di Bengkulu cenderung tinggi. Terutama di daerah yang dihuni oleh perusahaan-perusahaan besar. Petani, yang tengah memperjuangkan hak-hak mereka, sering menjadi korban tindakan represif oleh oknum-oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.
"Kasus pelanggaran HAM kita masih tinggi. Ini sering terjadi kepada para petani di daerah dengan banyak perusahaan, sehingga rentan terjadi konflik agraria. Padahal petani hanya memperjuangkan hak mereka," ujar Dempo.
Dalam diskusi tersebut, Dempo memandang permasalahan pelanggaran HAM sebagai masalah serius yang memerlukan perhatian bersama. Terutama dari pemerintah, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi untuk mengawasi dan mengatasi pelanggaran HAM yang terus terjadi.
"Kita harus berkolaborasi dalam mengawasi pelanggaran HAM yang sering menimpa para petani kita. Kita, bersama mahasiswa dan NJO, akan bersama-sama mengawasi."
Ia juga menyatakan keinginannya untuk bersama mahasiswa Unib membahas penataan HAM dalam konteks negara demokrasi. Selaras dengan mahasiswa, Dempo berkomitmen untuk mengawal proses demokrasi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
