PedomanBengkulu.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 guna melakukan evaluasi atas realisasi program pembangunan Pemerintah yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025 sebagai dasar pembahasan Rancangan Undang-Undang RPJPN 2025-2045.
Anggota Komite IV DPD RI, Hj Riri Damayanti John Latief, mengatakan, RPJPN 2025-2045 harus dirancang agar bagaimana Pemerintah dapat mengangkat martabat daerah dalam menghadapi berbagai tantangan besar yang akan terjadi selama dua puluh tahun mendatang.
"Mencerdaskan manusia-manusia di seluruh tanah air menjadi kebutuhan mendasar agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Banyak sekarang negara-negara yang berjaya membangun negaranya dimulai dengan mencerdaskan manusia dulu," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Selasa (26/21/2023).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, visi dan misi yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 harus memecahkan persoalan pemerataan pendidikan di seluruh tanah air, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
"Jangan ada pelajar yang putus sekolah karena biaya, atau sekolah di tempat yang fasilitasnya minimalis, harus menempuh jarak yang begitu jauh untuk mencapai sekolah, dan lain sebagainya. Soal-soal begini harus segera dipecahkan terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menekankan, tak kalah penting adalah merespon kebutuhan dunia yang pada beberapa tahun mendatang diprediksi akan dipenuhi kelompok entrepreneur yang jumlahnya sebanding dengan luasnya peluang yang diberikan dunia usaha global.
"Dengan mental pengusaha yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah Indonesia akan menjadi negara maju dengan perekonomian paling kuat di dunia. Syaratnya, generasi kekinian di seluruh daerah harus digembleng sungguh-sungguh untuk tujuan tersebut," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, tantangan yang ada saat ini adalah Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah yang diwarnai oleh tingkat kemiskinan tinggi serta kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan.
"RPJPN 2025-2045 akan dirumuskan untuk menjawab tantangan tersebut selain bagaimana agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang bonus demografi, perkembangan teknologi, membangun tata kelola pembangunan dan kelembagaan yang dapat memelihara keberlanjutan," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [AM]