PedomanBengkulu.com, Jakarta - Baru-baru ini Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 bersama Guru Besar Ekonomi Politik IPB Prof Didin S Damanhuri.
Anggota Komite IV DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, lembaganya memandang perlu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU RPJPN 2005-2025 ini guna melakukan evaluasi atas realisasi program pembangunan pemerintah selama dua dekade terakhir.
"Hasil evaluasi ini akan jadi dasar dalam pembahasan RUU RPJPN 2025-2045 yang saat ini dalam tahap pembahasan. RUU ini sangat urgen mengingat akan jadi arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional selama 20 tahun ke depan," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (25/1/2024).
Lulusan Psikologi Universitas Indonesia ini menjelaskan, sesuai dengan kebutuhan Bengkulu dan provinsi lain pada umumnya, Indonesia Emas 2045 dapat diraih dengan menjadikan pertanian dan maritim sebagai basis penyusunan RPJPN 2025-2045.
"Mengatasi berbagai ketimpangan ekonomi mesti diawali dari desa dengan menggairahkan sektor pertanian. Sekarang orang banyak meninggalkan desa ke kota karena tidak lagi tertarik untuk bertani. Pertanian harus kembali bangkit untuk mencapai Indonesia emas," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Kepahiang ini menekankan, selain pertanian, RPJPN 2025-2045 juga mesti menjadikan kemaritiman dan perikanan yang berdaulat, maju dan berkelanjutan sebagai sasaran pembangunan.
"Selain pertanian, Indonesia harus menjadikan maritim sebagai tulang punggung utama pembangunannya. Sebenarnya visi ini sudah lama disampaikan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Insya Allah dengan memperkuat pertanian dan maritim ini Indonesia dapat melaju menjadi kekuatan besar masa depan," sampai Hj Riri Damayanti John Latief.
Sebelumnya, dalam RDPU yang dipimpin Ketua Komite IV DPD RI KH Amang Syafrudin, Guru Besar Ekonomi Politik IPB Prof Didin S Damanhuri mengungkapkan bahwa secara historis pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan.
Prof Didin S Damanhuri membeberkan data mengenai masih kecilnya pengurangan kemiskinan dan betapa sulitnya Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditargetkan dalam RPJPN 2005-2024.
Menurutnya, Idnonesia bisa keluar dari penurunan ekonomi dengan cara heterodoksi pembangunan dengan cara memperkuat ideologi nasional, memperkuat peran negara dalam menghadapi kapitalisme, membangun kemandirian ekonomi, kedaulatan politik dan aksi kebijakan berbasis sustainable development serta kemandirian pangan, energi, finansial, teknologi dan pelaku bisnis. [**]
