Situasi ini menimbulkan tekanan ekonomi bagi sebagian THL yang bergantung pada pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga.
Salah seorang THL yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan harapannya agar gaji mereka segera dicairkan setelah kontrak diperpanjang.
Menyikapi keluhan ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, menjelaskan bahwa ada kendala dalam sistem pembayaran yang baru diterapkan.
“Masalah ini bukan kesalahan THL, tetapi penyesuaian dalam administrasi keuangan karena penggunaan aplikasi pembayaran baru. Kendala serupa juga terjadi pada penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan Januari sebelumnya,” ujar Gunawan, Selasa (13/2/2024).
Gunawan menegaskan bahwa setiap OPD diminta untuk segera memproses pembayaran gaji THL mulai awal Februari 2024.
Meskipun begitu, ia menekankan bahwa jumlah THL yang diperpanjang kontrak pada tahun 2024 tetap sama seperti tahun sebelumnya, sesuai perintah Gubernur untuk tidak menambah jumlah THL kecuali dengan persetujuan pimpinan OPD.
Dalam upaya menyelesaikan masalah ini, Gunawan menyatakan bahwa bulan Februari sudah menerima gaji sesuai arahan pimpinan dan semua dalam proses untuk pembayaran bulan Januari.
Dengan demikian, diharapkan kendala sistem pembayaran dapat segera diselesaikan sehingga THL dapat segera menerima gaji mereka dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih tenang.
