“DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, menekankan pentingnya pemerintah daerah dalam mengusulkan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” kata Dempo pada Senin (19/2/2024).
Menyoroti hal tersebut, Dempo menekankan perlunya usulan formasi ASN dan PPPK yang lebih merujuk kepada kebutuhan lokal.
Ia menilai bahwa usulan yang telah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu belum mencakup kebutuhan riil di daerah, terutama dalam mengakomodasi ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer yang perlu ditingkatkan statusnya menjadi ASN.“DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, menyoroti bahwa usulan pengadaan ASN oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mencakup kebutuhan daerah yakni hanya sekitar 500-an saja, sementara masih ada ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer yang perlu diakomodir menjadi ASN,” ungkap Dempo.
Dempo juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan pendataan yang akurat serta memproses kebutuhan tenaga kerja yang sesuai.
Hal ini penting untuk memastikan rekrutmen yang tepat sasaran, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis.
“Kita perlu tenaga teknis yang benar-benar kompeten sesuai dengan kebutuhan zaman, seperti ahli IT di bidang jaringan, software, dan teknologi digital. Jangan biarkan tenaga teknis hanya menjadi alat untuk merekrut orang yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai,” tegas Dempo.
