Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, menanggapi bahwa perekaman E-KTP sangat disupport hanya saja anggarannya sedikit kaku.
Diawal sudah di input oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan sudah dikirim ke Mentri Keuangan.
“Zaman dulu itu ada tambahan anggaran dan nantinya bisa di ahlikan, ini merupakan kebijakan antara Gubernur dengan pihak banggar yang dari awal sudah terkunci untuk anggaran di Dukcapil,” ujar Dempo Exler di Bengkulu, Selasa (13/02/2024) kemarin.
Lanjutnya, setelah Pemilu selesai, untuk anggaran nantinya ada kesadaran dan menjadi PR bagi semuanya baik itu dari DPRD Provinsi ataupun Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk poin penting yang perlu dianggarkan.
“KTP ini sangat penting karena jika tanpa KTP orang tidak bisa atau kesulitan mengurus sesuatu. Misalnya yang ingin menikah dan yang mau melamar pekerjaan, KTP ini bukan suatu kebutuhan dasar melainkan sebagai penentu kebutuhan dasar, nantinya mengenai anggaran akan diusahakan untuk sekarang menjadi PR dulu,” lanjut Dempo.
Tambahnya, yang terjadi selama ini masyarakat menyepelehkan dan tidak berfikir tentang pentingnya KTP, Mereka hanya berfikir tentang bansos dan BPJS kesehatan saja.
Sarana urgensi itu mendasar pada Dukcapil, Bansos dan Kesehatan itu sejalan dengan peran Dukcapil walaupun Dukcapil tidak disentuh dan dipandang sebelah mata.
“Dukcapil selalu dipandang sebelah mata padahal usaha mereka untuk mendatangi sekolah-sekolah itu sudah bagus, Untuk itu kita perlu saling berkerjasama dan ini menjadi PR kita baik DPR maupun pihak terkait lainnya karena kita semua harus terbuka wawasannya,” tutup dia.
