Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali, menjelaskan bahwa sejumlah faktor menjadi penyebab utama dalam kelambanan tersebut.
“Terkait realisasi anggaran, seharusnya dari Januari hingga Desember itu sudah terlaksana. Namun, ada perubahan regulasi untuk APBD Provinsi Bengkulu yang harus diakomodir oleh Pemerintah Provinsi,” ujarnya, menyoroti perubahan penting dalam proses perencanaan.
Perubahan regulasi ini menjadi penghambat utama dalam realisasi dan pencairan anggaran untuk APBD 2024 di Provinsi Bengkulu. 23/02/2024
Selain itu, kendala juga muncul terkait pembangunan besar-besaran yang sedang dipersiapkan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.
Tantawi Dali menegaskan bahwa meskipun ada kendala, DPRD akan tetap melaksanakan fungsinya dan menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sementara itu, kami akan memperhatikan perkembangan regulasi yang ada untuk memastikan kelancaran realisasi APBD 2024 di Provinsi Bengkulu,” lanjutnya, menegaskan komitmen untuk mengawal proses tersebut.
Kendati demikian, ia menyadari bahwa beberapa kegiatan mungkin akan mengalami penundaan, terutama pada kuartal pertama tahun ini.
“Setelah pelaksanaan pemilu, kemungkinan terlambatnya realisasi anggaran akan menjadi isu yang perlu diperhatikan,” tambah dia.
Salah satu faktor yang menyebabkan tertundanya realisasi anggaran APBD 2024 adalah penyesuaian terhadap kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
DPRD juga akan memperhatikan pengumuman kenaikan gaji pensiunan serta PNS dan TNI-POLRI untuk mengakomodirnya sesuai dengan anggaran yang tersedia.
Dengan demikian, upaya terus dilakukan untuk memastikan kelancaran realisasi APBD 2024 di Provinsi Bengkulu, sekaligus menjaga agar berbagai program dan kegiatan tetap berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.
