Sticky

FALSE

Page Nav

HIDE

GRID

GRID_STYLE

Hover

TRUE

Hover Effects

TRUE

Berita Terkini

latest

Komisi III Ingatkan Pemprov Terkait Realisasi Pembangunan

PedomanBengkulu.com - Pelaksanaan pembangunan daerah yang sudah diprogramkan dalam tahun anggaran 2024, sampai saat ini belum berjalan sepenuhnya. Terlebih saat ini sudah memasuki bulan kedua triwulan pertama.

Belum lagi, lantaran tahun ini merupakan tahun politik, sehingga diperkirakan masih disibukkan dengan penyelenggaraan Pemilu serentak, yang telah digelar pada 14 Februari 2024 lalu dan sekarang tinggal menunggu hasilnya.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Tantawi Dali ketika menyikapi hal itu mengatakan, semestinya setelah anggaran daerah tingkat provinsi yang dituangkan dalam APBD, ketika sudah disahkan, bisa dibelanjakan. Tapi diperkirakan masih ada proses yang harus dilalui oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), dimana diawali tahap perencanaan, daftar penggunaan anggaran (DPA) dan pelelangan.

“Memang tahapan dalam perealisasisn pembangunan harus dilalui, dan itu membutuhkan waktu,” ujarnya pada Sabtu, (24/2/2024).

Selain itu ia menyampaikan, ada aturan terbaru dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bisa saja belum diterima Pemprov, seperti, kenaikan gaji ASN. Dengan kondisi tersebut mau tidak mau harus disinergikan ulang dan membutuhkan singkronisasi dengan aturan daerah.

“Dapat dimaklumi dan saat ini hanya bersifat bersabar saja dulu menunggu perealisasiannya kepada masyarakat. Apalagi terlambatnya perealisasian pembangunan ini diperkirakan terjadi pada kuartal pertama saja dan masuk kuartal selanjutnya, sudah berjalan,” ungkapnya optimis.

Lebih lanjut politisi Nasdem ini juga mengaku, jika perealisasian pembangunan berjalan saat ini, pihaknya tidak bisa memantau secara langsung, karena tidak dipungkiri disibukkan dengan pemilu.

Terlebih seorang wakil rakyat yang merupakan kader partai harus berjuang, baik secara kepartaian maupun perorangan sebagai calon anggota legislative (caleg) ditengah-tengah masyarakat agar bisa duduk di lembaga parlemen.

“Ada baiknya juga belum terealisasi saat ini karena jika terlaksana nanti dianggap kampanye pula. Jadi kita tunggu saja,” pungkas Tantawi.