Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi mengatakan penting pihaknya memastikan bahwa peran guru honorer di daerah dipertahankan mengingat Bengkulu masih kekurangan tenaga pendidik.
"Kami meneruskan aspirasi guru di daerah apakah statusnya sebagai guru honorer masih bisa dipertahankan, dan berdasarkan audiensi dengan Kemenpan RB, masih bisa selama masih dibutuhkan untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik," kata Edwar.
Karena itu pihaknya berharap pengadaan PPPK dan CPNS di daerah memenuhi kebutuhan guru. Sehingga tidak ada lagi sekolah yang tidak/ kekurangan tenaga guru ataupun keberadaan guru honorer yang telah lama mengabdi tidak jelas statusnya.
.jpeg)
Sementara itu, Samsu Rizal menjelaskan pemerintah pusat telah mengalokasikan formasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan pada tahun ini melalui tiga tahap rekrutmen.
Atas keberadaan guru honorer di daerah, Kemenpan RB tidak mempermasalahkan selama keberadaannya masih dibutuhkan di sekolah. Hanya saja jangan ada lagi penerimaan guru honorer sehingga tidak semakin membebani belanja APBD dalam pembayaran gaji honorer.
Namun Kemenpan RB memastikan bahwa tahun 2025, tidak ada lagi tenaga honorer sehingga manajemen pengangkatan dan seleksi penerimaan guru honorer menjadi PPPK harus dilakukan dengan syarat memadai.
"Jangan lagi ada pengangkatan guru honorer, berdayakan guru yang ada seiring dengan langkah kami menyiapkan regulasi pengangkatan/seleksinya," pungkasnya.
