PedomanBengkulu.com - Sejak beberapa waktu terkahir, tenaga honorer dan Pekerjaan Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemkab BS mengeluhkan sudah 3 bulan belum terima gaji tahun 2024.
Hal tersebut tentu sangat mencurigakan, karena dikemanakan anggaran gaji para honorer tersebut. Mengingat, anggaran gaji mereka sudah dimasukkan dalam APBD murni selama satu tahun.Salah satu tenaga honorer yang minta nama enggan disebutkan menyebutkan, ada ratusan tenaga honorer yang belum menerima gaji selama 3 bulan tahun ini.
Namun, sebagian lagi sudah ada yang dibayarkan. Tapi yang anehnya, awal tahun lalu diinformasikan jika anggaran untuk pembayaran gaji honorer sudah ada di APBD.Sehingga, jika memang informasi tersebut benar, maka dikemanakan anggaran untuk pembayaran gaji honorer yang terkesan sengaja ditahan tersebut.
"Lah 3 bulan ini kami ni lum nerima gaji. Padahal, awal tahun lalu, Ketua DPRD Bengkulu Selatan mengatakan jika anggaran gaji kami sudah disiapkan untuk setahun di APBD," keluhannya menghubungi Radar Kaur (RKa) melalui Messenger Facebook.
Menyikapi peristiwa tersebut, sebagai pengawas anggaran DPRD Kabupaten BS meminta kejelasan dari Pemkab BS dan digunakan kemana anggaran tersebut.
Ketua DRPD Kabupaten BS Barli Halim, SE menegaskan, sebagai penguasa jangan sampai memanfaatkan kondisi yang ada saat ini. Dimana, pengajian sudah diploadkan pada APBD 2024 selama 1 tahun terhitung Januari hingga Desember.
"Honorer itu jangan sampai kosong. Itu kan sudah dianggarkan untuk 12 bulan dan harus jadi catatan pihak eksekutif. Untuk apa dianggarkan kalau tidak dibayarkan," tegas Barli.
Lanjut Ketua DPRD, untuk mengetahui anggaran tersebut pihaknya segera mengetahui alasan Pemkab Bengkulu Selatan belum membayarkan honorium para PHL.
"Segera kita cari tau alasan mereka (Eksekutif, red) kenapa belum membayarkan gaji para PHL," turut Barli.Apalagi saat ini akan memasuki tahun politik yaitu, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Ia berharap, tenaga honorer jangan dimanfaatkan untuk kepentingan berpolitik dan jangan sampai mereka harus kehilangan pekerjaannya karena kepentingan sepihak.
"Jangan bikin mereka (honorer, red) tersandera. Jangan sampai masuk tahun politik, ada asumsi-asumi masyarakat ada kepentingan politik bagi tenaga honorer," pungkasnya. Sabtu (23/03/2024). (Adv)
