PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Dalam upaya percepatan penurunan stunting telah ditetapkan lima pilar strategi nasional. Yakni, komitmen dan visi kepemimpinan, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif, ketahanan pangan dan gizi serta sistem data informasi, riset dan inovasi.
Dalam pelaksanaan pilar tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar Rembuk Stunting 2024 dengan menghadirkan dua tokoh penting sebagai pembicara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu M.Redwan Arif,S.Sos., M.PH dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu yang diwakili Kepala Bappeda Yuliswani, S.E., M.M mengatakan persoalan stunting telah ditetapkan sebagai agenda pembangunan nasional. Persoalan itu tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terhambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal.
"Hal ini menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang dibawah rata-rata dan bisa berakibat pada prestasi sekolah yang buruk," kata Yuliswani.
Menurutnya, tingkat prevalensi stunting yang cenderung naik sedikit dari tahun sebelumnya perlu menjadi perhatian dan konsen semua sektor untuk mengatasi secara bersama dengan melibatkan semua kelompok pentahelix.
Menegaskan hal diatas, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu M.Redwan Arif,S.Sos., M.PH menyampaikan pada tahun ini angka stunting di Provinsi Bengkulu meningkat dari tahun sebelumnya, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merilis sebesar 20,2 persen.
Naiknya kasus tubuh kerdil di Bumi Rafflesia itu tak terbantahkan, data dari perkembangan elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Provinsi Bengkulu 2023 sebesar 5,1, yang mengalami kenaikan dari angka 4,9 persen pada tahun lalu.
Indikasi merangkak naiknya kasus tersebut disebabkan masih kuatnya egosektoral dalam aksi intervensi sensitif yang memerlukan konvergensi.
"Intervensi spesifik hanya berkontribusi 30 persen, sedangkan sebesar 70 persen peran intervensi sensitif," kata Redwan Arif.
Redwan juga menyebutkan, pada 2023 serapan anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pangan lokal hanya sebesar 39,74 persen dari total anggaran Rp.16,7 miliar.
Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari,S.H., M.H menyebutkan bahwa intervensi sensitif. BKKBN memperkuat peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan kader KB desa, PKB/PLKB yang terdapat di sejumlah daerah kabupaten dan kota.
"Di Bengkulu kader TPK terdapat sebanyak 5.601 dan 304 PKB/ PLKB akan memperkuat intervensi stunting yang berfokus pada pendampingan pada kelompok keluarga berisiko, calon pengantin, ibu hamil, bayi dua tahun tahun," kata Zamhari. [Rls]
