Selain, peran aktif para Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ada di setiap desa dan kelurahan yang tersebar di 11 Kecamatan di Kabupaten BS. TPPS juga meminta, peran aktif jajaran pemerintah desa (Pemdes) dan kelurahan untuk aktif dalam penanganan stunting, terutama di desa masing-masing. Jika TPK diminta dapat mendampingi keluarga berisiko stunting di wilayah kerja masing-masing. Begitupun dengan, Pemdes dan Kelurahan juga diminta mendukung.
Bentuk dukungan dari Pemdes maupun kelurahan bisa dengan mengalokasikan anggaran yang berpihak pada penanganan stunting tersebut. Ketua TPPS Kabupaten BS H Rifa'i Tajuddin, S.Sos sekaligus Wabup BS mengatakan, keberadaan TPK yang tersebar di setiap desa/kelurahan sangat diharapkan dalam upaya penurunan angka stunting.
TPP yang terdiri dari Ketua TP PKK desa atau kelurahan, bidan desa atau tenaga medis dan kader penyuluh KB, diharapkan lebih proaktif melakukan pengawasan dan penanganan stunting di wilayah masing-masing.
"Pemerintah desa dan pemerintah kelurahan juga harus mendorong program tersebut maupun support anggaran," sampai Wabup.Ketua TPPPS juga mengatakan, selain TPK juga diharapkan adanya peran orang tua dalam memberikan pengasuhan secara baik dan benar terhadap anak-anaknya. Sejak dari kandungan hingga lahir dan pertumbuhan dengan terus menjaga pemberian gizi yang seimbang.
Dengan adanya peran aktif Pemerintah Desa maka diharapkan dapat dengan menggunakan Dana Desa (DD) untuk mendukung kegiatan percepatan penurunan stunting di desa."Untuk mendorong konvergensi percepatan pencegahan stunting di Bengkulu Selatan, TPPS terus melakukan monitoring balita stunting. Diantaranya, pemberian makan tambahan," pungkas Ketua TPPS. (ADV)
