Sticky

FALSE

Page Nav

HIDE

GRID

GRID_STYLE

Hover

TRUE

Hover Effects

TRUE

Berita Terkini

latest

Peringati Hari Otonomi Daerah, Bupati Gusnan Ajak Sukseskan Program Pemda

PedomanBengkulu.com - Bupati Bengkulu Selatan (BS) Gusnan Mulyadi SE MM memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah 28 Tahun 2024. Upacara tersebut diikuti oleh unsur Forum Forkopimda dan ASN di lingkungan Pemkab BS, serta para pelajar SMA dan SMP digelar di halaman Kantor Bupati BS, Kamis 25 April 2024 pagi.

Pada kesemapatan itu, Gusnan  menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bahwa Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2024 mengusung tema Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat. "Tema ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal," ujar Gusnan.

Bahkan, tema yang diusung juga sebagai upaya untuk mempromosikan model ekonomi yang ramah bagi lingkungan. Sehingga dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

"Otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama termasuk di antaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi," sambungnya.

Lebih lanjut, Gusnan juga menyampaikan otonomi daerah bertujuan untuk kesejahteraan, desentralisasi yang diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis. Sementara itu dari sisi demokrasi kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society.

"Dalam konteks ekonomi hijau  kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan," sampainya.

Gusnan mengatakan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan bagi perekonomian secara keseluruhan. Bahkan dapat mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau."Secara eksisting pemerintah daerah dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah untuk mendorong program Pembangunan Nasional meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat," pungkasnya. (ADV)