PedomanBengkulu.com - Dihadapan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kota Bengkulu. Penjabat (Pj) Walikota Bengkulu Arif Gunadi mengaku masih banyak warga kurang mampu melapor ke dirinya belum menerima bantuan dari pemerintah.
Berkenaan hal ini, Arif meminta para pendamping PKH lebih ekstra saat melakukan pendataan apakah yang bersangkutan benar-benar belum merasakan sentuhan pemerintah.
Setelah ditelusuri, sebagian warga yang melapor memang benar belum merasakan bantuan pemerintah dalam bentuk apapun.
“Ini perlu pendataan yang benar dari pemerintah kota. Karena kalau tidak, maka kita tidak tahu apakah orang itu benar-benar belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah atau hanya mengaku-ngaku saja belum pernah mendapatkan bantuan, padahal sudah banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” jelas Arif didampingi Kadinsos Sahat M Situmorang dan Koordinator Wilayah (Korwil 1) Provinsi Bengkulu Elisa Yuniarti.
Selain itu, Arif juga meminta para pendamping PKH dapat melakukan pendataan semaksimal mungkin, sehingga bantuan dari pemerintah baik daerah maupun pusat bisa tepat sasaran.
Untuk menunjang kinerja tersebut, Pemerintah siap membantu sarana dan prasarana para pendamping PKH.
Selain mendata KPM PKH, para pendamping PKH juga diminta mendata dan melaporkan warga kurang mampu yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Nantinya, pemerintah akan membantu melalui program dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bengkulu.
“Laporkan jika ada warga yang membutuhkan bantuan pemerintah, banyak yang bisa kita bantu. Ada dari Baznas, karena kalau dari PKH kan melalui pengusulan jadi membutuhkan waktu. Kalau Baznas kita dapat membantunya pada hari itu juga,” ujar Arif.
Pada kesempatan ini, Pj Walikota tak lupa mengucapkan terima kasih atas dedikasi para pendamping PKH. Berkat merekalah, 12.900 KPM menerima bantuan pemerintah melalui PKH.
Terakhir, Arif memberikan penghargaan dan apresiasi kepada dua pendamping PKH atas nama Ade dan Elza telah mendedikasi dirinya yang kini akan berpindah tugas karena lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
