Sticky

FALSE

Page Nav

HIDE

GRID

GRID_STYLE

Hover

TRUE

Hover Effects

TRUE

Berita Terkini

latest

Bergerak Bersama Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Bengkulu

Foto Bersama Asisten II Setda Provinsi Bengkulu R. A Denny dan Jajaran. Foto : Media Center Provinsi Bengkulu 

PedomanBengkulu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama BKKBN serius melakukan upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Bengkulu.

Salah satunya dengan menggencarkan kinerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendampingi dan memberikan penyuluhan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca bersalin (melahirkan) dan ibu dengan anak di bawah 5 tahun (balita). Serta mengoptimalkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) secara berjenjang. 

Hal ini disampaikan Asisten II Setda Provinsi Bengkulu R. A Denny saat menjadi narasumber pada Talkshow Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu yang bertajuk "Bergerak Bersama Melalui Intervensi Pencegahan Stunting di Daerah", bertempat di Studio Production Center BKKBN Perwakilan Bengkulu, Senin (03/06).

"Jadi rencana strategis ini kita lakukan dengan mengoptimalkan wadah yang ada seperti TPPS mulai dari tingkat provinsi hingga level desa/kelurahan dan tentunya yang menjadi ujung tombak yaitu TPK serta peran aktif Satgas Stunting," jelas R. A Denny usai talkshow. 

Sementara itu dijelaskan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari bahwa percepatan penurunan stunting merupakan salah satu agenda prioritas nasional untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas dan produktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Di lain sisi, beberapa kendala masih ditemukan beberapa kendala dalam menekan angka stunting di Provinsi Bengkulu. Seperti masih adanya ego sektoral dari masing-masing instansi dan tidak optimalnya penggunaan dana penunjang kegiatan stunting seperti mini lokakarya dan rembuk stunting. 

"Ke depan terkait dengan intervensi serentak, diharapkan cakupan kunjungan balita ke Posyandu dapat mencapai target minimal 95 persen. Sehingga dapat kondisi rill angka stunting di masing-masing kabupaten/kota," ungkapnya.