PedomanBengkulu.com - Penolakan terhadap Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus memunculkan perbedaan pendapat. Kali ini, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Usin Abdi Putra Sembiring menyuarakan penolakannya terhadap keberadaan Tapera di Provinsi Bengkulu. Usin Abdi Putra Sembiring mengungkapkan bahwa keberadaan Tabungan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (Bapetarum) belum terlaksana dengan jelas hingga saat ini.
Apalagi banyak PNS yang telah memasuki masa pensiun ternyata belum menerima haknya dari pemotongan gaji untuk Bapetarum.
“Masalah ini masih belum terselesaikan hingga kini. Di sisi lain, rencana penerapan Bapera untuk pegawai swasta juga mendapat sorotan, terutama di Provinsi Bengkulu yang kondisi ekonominya di bawah rata-rata,” ujar pria yang akrab disapa Bang Usin, Rabu, (26/6/2024).
Salah satu PNS yang baru-baru ini pensiun, Tantomo, mengeluhkan bahwa belum menerima haknya dari Bapetarum meskipun gajinya dipotong setiap bulan.
“Diminta kepada pemerintah untuk memberikan kejelasan terkait Bapetarum, karena hingga saat ini banyak pegawai yang bertanya-tanya apakah dana tersebut akan benar-benar cair,” terangnya.
Di sisi lain, Kurniawan, seorang pegawai swasta di Bengkulu, juga mengekspresikan ketidaksukaannya terhadap Tapera.
Ia merasa bahwa jika Bapetarum saja belum dicairkan dengan baik kepada yang berhak, maka penerapan Tapera akan menambah kompleksitas dan ketidakjelasan dalam pemotongan gaji bulanan.
“Perdebatan mengenai Tapera di Bengkulu menunjukkan bahwa masih ada banyak pertanyaan dan ketidakpastian terkait dengan implementasi dan manfaat dari program ini, terutama dalam konteks kesejahteraan pegawai baik dari kalangan PNS maupun swasta di daerah tersebut. Jadi kita minta pemerintah segera bersikap untuk Bapetarum dan juga Tapera,” tukasnya.
