PedomanBengkulu.com - Pemberdayaan masyarakat pesisir di Provinsi Bengkulu tidak hanya berfokus pada aspek konservasi hutan mangrove, yang luasnya mencapai lebih dari 2.000 hektare dengan 60 persen di antaranya terletak di Pulau Enggano. Pemberdayaan ini juga mencakup pengembangan potensi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauh lagi, pemberdayaan tersebut harus terintegrasi dengan nilai-nilai ekonomi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan pendekatan ini, mereka dapat langsung merasakan manfaat dari keberadaan hutan mangrove di sekitar mereka.
Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, usai membuka Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Mangrove Daerah melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sekitar Hutan Mangrove Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula salah satu hotel di kawasan Sawah Lebar, Kota Bengkulu, Kamis (12/09).
“Langkah ini telah kami kerjasamakan dengan para pemerhati lingkungan dan LSM yang telah menghasilkan berbagai produk, termasuk pembibitan mangrove yang melibatkan masyarakat setempat,” ujar Gubernur Rohidin.
Lebih lanjut, Gubernur Bengkulu ke-10 ini menambahkan bahwa penguatan kelembagaan secara berjenjang dapat terus dilakukan, bahkan bisa diadopsi oleh daerah lain.
Selain itu, Gubernur Rohidin juga menekankan pentingnya menanamkan kecintaan dan tanggung jawab dalam melestarikan hutan mangrove serta menggali nilai ekonomi sejak dini.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan yang dimulai dari tingkat TK/PAUD. Program ini bisa disinergikan dengan Kemendikbud melalui pengembangan kurikulum yang relevan.
“Kami juga telah menyusun beberapa buku cerita anak tentang pelestarian dan kecintaan terhadap hutan mangrove. Saya berharap ini bisa menjadi instrumen penting ke depannya,” pungkasnya.
