PedomanBengkulu.com, Lebong - Entah apa yang ada dipikiran sejumlah pejabat disejumlah OPD Kabupaten Lebong, bahkan acara serah terima Penjabat Sekda Lebong seperti sengaja diboikot dengan tidak hadir secara berjamaah. Bahkan ketidak hadiran para pejabat Lebong tersebut, disinyalir adanya upaya pembangkangan yang terorganisir. Melihat hal tersebut, Penjabat (Pj) Sekda Lebong, Doni Swabuana menegaskan kekecewaannya, karena suatu pemerintahan harus terus berjalan dan urusan politik praktis secara langsung tidak boleh mempengaruhi jalannya roda pemerintahan.
Bukan hanya sejumlah Kepala OPD, mantan PJ Sekda Lebong Mahmud Siam yang merupakan Staf Ahli Bupati Lebong, dari acara pelantikan PJ Sekda di Aula Pemda Lebong, hingga acara Sertijab Pj Sekda yang rencananya dilanjutkan Rakor di Aula Graha Bina Praja Setda Lebong, Selasa (1/10/2024) tidak terlihat. Bahkan dari informasi yang terhimpun, dari keterangan dan informasi yang didapat oleh wartawan, diketahui jika eks Pj Sekda tersebut sedang Dinas Luar (DL), sehingga muncul pertanyaan kalau pun DL siapa yang menerbitkan SPT-nya.
"Saya kecewa atas apa yang dilakukan oleh sejumlah Kepala OPD Kabupaten Lebong, karena rakyat ini kan butuh pelayanan, jadi pemerintahan tidak boleh stagnan,” ungkap PJ Sekda Lebong Doni Swabuana, Selasa (1/10/2024) siang.
Dikatakan Doni, sertijab dan Rakor sejatinya harus dilakukan karena untuk kepentingan masyarakat. Jika ada pembangkangan, bahkan seperti kondisi adanya stagnan dalam roda Pemerintahan saat ini, tentunya berdampak pada pelayanan masyarakat. Bahkan Donni menyayangkan hal tersebut terjadi, karena semua ASN tidak boleh meletakkan kepentingan politik pribadi dan kelompok tertentu di atas kepentingan pemerintahan.
“Kalau saya amati, kepala OPD ini sepertinya ada pembangkangan, kemudian seperti ada boikot yang terorganisir dan bahkan jelas ada aktor dibalik ini semua. Sebanyak ini yang tidak hadir, pasti dan jelas sudah teroganisir ini," tegasnya.
Lanjut Doni, apa yang dilakukan hari ini, adalah proses keberlanjutan pemerintahan Kabupaten Lebong, dengan tujuannya ialah agar supaya roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan maksimal.
PJ Sekda yang baru, itu bagian dan proses formil yang ada di Birokrasi, dan itu harus di jalankan serta dilakukan dengan semestinya, tanpa adanya kepentingan politik dari kelompok tertentu. Apalagi sampai melumpuhkan proses berjalannya roda Pemerintahan Kabupaten Lebong.
Kemudian, rapat koordinasi antara pejabat baru dan pejabat lama ketika sudah habis masa jabatannya, sudah sangat jelas harus dilakukan sesegera mungkin. Karena menurut Doni, bukan soal terburu-buru harus melakukan Sertijab, namun itu semua demi kelancaran Birokrasi.
“Jangan seperti ada perlawanan dalam pemerintahan, tidak ada dan tidak boleh yang namanya itu perlawanan. Kalau ada pilihan politik itu silahkan, jangan bawa ke rana pemerintahan, itu sudah sangat salah,” ujarnya.
Atas kejadian ini, Doni Swabuana meminta Inspektur Inspektorat Lebong segera menindak lanjuti semua Kepala OPD yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
“Kalau Inspektorat disini tidak mampu mengatasi ini, hal ini akan saya laporkan ke Inspektorat Provinsi. Kalau perlu saya laporkan ke Irjen Kemendagri,” tegas Doni.
Doni juga kembali mengingatkan supaya dunia pemerintahan tidak dijadikan bagian dari instrumen politik, apa lagi hal tersebut terindikasi didasarkan oleh tujuan tertentu, dari kelompok tertentu untuk kepentingan politik secara pribadi.
“Jangan gunakan dunia pemerintahan ini sebagai instrumen politik. Karena jika memang benar itu digunakan, maka ada kepentingan secara kelompok tertentu ataupun pribadi tertentu, dan itu sudah sangat salah. Jika memang ada yang tidak suka dengan saya secara pribadi, itu silahkan saja, namun tidak suka dengan saya soal pemerintahan, itu sudah sangat salah,” pungkasnya.[spy]
