PedomanBengkulu.com, Mukomuko - Dalam rangka memperkuat sinergi dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien, Pemerintah Kabupaten Mukomuko bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar kegiatan Forum Komunikasi BPJS Kesehatan dan Rekonsiliasi Iuran Wajib (IW) Triwulan III tahun 2024 di Ruang Rapat Bupati Mukomuko, Rabu (16/10/2024).
Kegiatan ini berlangsung dengan kehadiran Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Mukomuko, M. Rizon, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu, Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Perwakilan BKD, Bendahara Sekretariat Dewan, KPPN dan beberapa angota forum lainnya.
Dalam sambutannya Abdiyanto, Sekretaris Daerah Mukomuko menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini semua stakeholder yang hadir hari ini akan urun rembuk untuk mencapai target-target dan tantangan dalam bidang kesehatan.
"Keberhasilan harus kita pertahankan, tantangan harus kita hadapi, target kita lalui dengan baik dan yang paling penting pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus kita tingkatkan," ujar Abdiyanto.
Menurutnya, saat ini Pemerintah Kabupaten Mukomuko sedang berupaya untuk mengajak gotong royong untuk jaminan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Program Donasi dari perusahaan, hingga kontribusi ke tingkat desa.
"Saat ini sudah ada tujuh perusahaan yang sudah ikut serta dalam program donasi. Mukomuko sudah menjadi contoh untuk daerah lain dan harapannya nanti semua perusahaan dapat ikut serta mendorong program jaminan kesehatan di lingkungannya. Kita tidak menilai jumlah iuran, namun bagaimana kesanggupan masing-masing dan seperti apa kontribusinya," imbuh Sekda.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu Mahyuddin, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah berupaya maksimal dalam capaian UHC.
"Kalau melihat angka-angka ini kita menilai program pemerintah daerah sudah sangat strategis. Namun dengan banyaknya jumlah masyarakat yang sakit kita juga perlu optimalkan program promotif preventif," kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bengkulu.
Selain itu, di tahun 2025 nanti Kabupaten Mukomuko perlu memperhatikan beberapa perubahan target, salah satunya ketentuan minimal tingkat keaktifan peserta.
"Di tahun depan, menjadi tantangan untuk kita karena keaktifan ditargetkan menjadi 80 persen, sedangkan posisi posisi sekarang di 75 persen. Untuk mencapai itu, kita diberi waktu tiga bulan untuk berupaya mencapai target itu," imbuhnya.
Menanggapi hal ini, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Mukomuko, M Rizon memberikan pandangannya terkait peran pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan program BPJS Kesehatan. Ia menggaris bawahi pentingnya sinergi lintas sektor, terutama dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat BPJS Kesehatan.
”Pemerintah daerah sangat konsen sekali dengan UHC. Namun, kita tetap berharap kita semua terus tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat, sampaikan hak dan kewajiban masyarakat agar mereka dapat terlayani dengan baik. Di balik itu semua, kenaikan penduduk kita jauh lebih tinggi dibanding kabupaten lain. Ini perlu menjadi perhatian kita jangan sampai salah perhitungan,’’ ujarnya M Rizon.
Ditempat yang sama, Frengki Jannas dari Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko mengatakan pihaknya siap mendukung apa yang menjadi catatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan agar dapat optimal.
”Melihat kondisi seperti ini, saya menilai anggaran ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kami dari DPRD siap membantu dan mengawal di Banggar (Badan Anggaran). Harapannya ini nanti akan bermanfaat dan menjadi amal ibadah,” pungkas Frengki. (Rls)
