PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Calon Gubernur Bengkulu Helmi Hasan diserang kampanye hitam. Ia diisukan akan meniadakan tabot bila nanti menang Pilkada.
Padahal, Helmi Hasan diketahui sudah menyelenggarakan event tabot sejak 10 tahun yang lalu.
"Tabot itu dulu kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot), kemudian diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Artinya Helmi lebih dulu urus tabot ketimbang Rohidin," kata anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain.
Usai diambil Pemprov, sambung Teuku, Helmi pun berkreasi untuk meningkatkan kebudayaan Bengkulu dengan melaksanakan Karnaval Batik. Beriringan dengan festival Tabot, Helmi pun undang beberapa duta besar dari negara lain ke Bengkulu.
"Ingat gak? Dulu Helmi undang Dubes Iran ke Bengkulu untuk melihat langsung festival Tabot dan karnaval batik," jelasnya.
Tak hanya karnaval batik, Teuku melanjutkan, Helmi berkreasi dengan menyelenggarakan Semarak Merah Putih. Di Semarak Merah Putih ditampilkan doll, tari-tari adat, dan kebudayaan Bengkulu lainnya.
"Jadi kalau ada yang bilang Helmi anti budaya Bengkulu, itu hoaks, itu ngarang," kata Teuku.
Sementara itu, Tokoh Adat Bengkulu Junaidi Zul, isu Helmi anti budaya Bengkulu itu sengaja diluncurkan lawan politik Helmi Hasan. Padahal, faktanya berbeda.
"Tidak ada itu (Helmi anti budaya). Justru sebaliknya, Helmi sangat mendukung pelaksanaan Tabot saat masih ditangani oleh Pemkot," jelasnya.
Di sisi lain, ia juga sayangkan komentar pelaku budaya tabot Ir Syafril.
"Saya kasihan dengan Ir Syafril ini karena setiap pelaksaan Tabot selalu bermasalah dan di tahun 2023 pelaksanaan Tabot sempat diperiksa Polda Bengkulu, dengan dugaan Korupsi,” tambah Junaidi Zul.
Selain itu pelaksaan tabot tiap tahun bukan semakin meriah, tetapi semakin hilang tidak ada kemajuan. Banyak rangkaian prosesi tabot yang hilang dan dihilangkan selama Safril jadi ketua KKT.
"Kalau Helmi jadi gubernur, saya yakin Tabot bakal lebih meriah," kata dia.