PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Provinsi Bengkulu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir damai setelah diadakan mediasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu. Mediasi berlangsung di Aula Demokrasi KPU Provinsi Bengkulu, Minggu (27/10).
Sebelumnya, organisasi masyarakat (ormas) yang mendukung salah satu calon Gubernur Bengkulu melakukan aksi unjuk rasa karena tidak menerima hasil keputusan KPU. Namun, setelah mediasi dan fasilitasi yang dilakukan Korem 041/Gamas, Polda Bengkulu, serta KPU Provinsi Bengkulu, ormas tersebut akhirnya menerima hasil keputusan pilkada. Kegiatan ini merupakan bagian dari simulasi Latihan Posko I dan Latihan Lapangan Komando Resort Militer (Korem) 041/Gamas Bengkulu, yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Bengkulu.
Simulasi kesepakatan damai ini ditandai dengan penandatanganan pernyataan kesepakatan oleh perwakilan ormas dan Ketua KPU Provinsi Bengkulu yang disaksikan langsung oleh aparat penegak hukum. "Pilkada ini tentu ada yang menang dan kalah. Pihak yang kalah mengajukan tuntutan karena tidak menerima keputusan KPU. Untuk itu, kami lakukan mediasi bersama TNI, POLRI, dan KPU agar proses dapat berjalan dengan baik, dan kami sebagai aparat penegak hukum akan mengawal jalannya proses ini," tutur Danrem 041/Gamas Brigjen TNI Rachmad Zulkarnaen usai simulasi latihan lapangan.
Jenderal bintang satu ini juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas. Ia meminta agar masyarakat menyerahkan seluruh proses kepada instansi yang berwenang. "Masyarakat tenang saja dulu, biarkan proses berjalan. Sudah ada instansi yang bertugas untuk menangani situasi dan kondisi pasca Pilkada ini," tegas Danrem.
Kepala Seksi Operasi sekaligus Ketua Pelaksana kegiatan, Kolonel Kav Dodik Oktaviano, menjelaskan bahwa latihan lapangan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi konflik sosial yang dapat muncul usai Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.
“Tentu nanti ada pihak yang merasa tidak puas atas hasil keputusan KPU. Oleh karena itu, dilakukan simulasi untuk menghadapi dan mengantisipasi kericuhan yang mungkin terjadi,” ujarnya.
"Simulasi berjalan lancar, dimulai dari pengamanan aksi unjuk rasa, mediasi, hingga penandatanganan kesepakatan menerima hasil pilkada," jelas Dodik.
