PedomanBengkulu.com, Jakarta - 3 Desember 2024. Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menerima audiensi Paguyuban Pensiunan BRI. Melalui audiensi tersebut Paguyuban Pensiunan BRI menyampaikan persoalan yang mereka hadapi yaitu BRI belum sepenuhnya membayarkan hak-hak pensiunan karyawan.
Fahri Biran, Juru Bicara Paguyuban Pensiunan BRI dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa perjuangan mereka sudah berjalan lama.
“Tahun 2016, kami juga pernah melaporkan kasus ini kepada DPD RI, namun waktu itu DPD RI meminta agar kami melakukan penyamaan persepsi dengan manajemen BRI agak hak-hak kami dibayarkan BRI,” ujar Fahri Biran.
Perwakilan Paguyuban Pensiunan BRI yang lain, Karmila menyampaikan bahwa dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka, para pensiunan malah mendapat intimidasi dan juga hak-hak mereka seperti beasiswa untuk anak pensiunan juga dicabut.
“Melalui kesempatan ini, kami mohon dukungan dari DPD RI agar hak-hak kami bisa diperjuangkan,” kata Karmila.
Fahira Idris, Senator DPD RI dari DKI Jakarta dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Komite IV DPD RI nanti bisa berdiskusi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan pihak-pihak terkait lainnya seperti Komite III DPD RI yang membidangi kesejahteraan masyarakat dan juga Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI.
“Semoga ke depan persoalan ini bisa menemui titik terang sehingga hak-hak Pensiunan BRI ini dapat ditunaikan,” ujar Fahira Idris.
Muhammad Nuh, Senator dari Sumatera Utara menyampaikan hal yang sama bahwa nantinya Komite IV bisa berkordinasi dengan banyak pihak.
“Komite IV memang bermitra dengan perbankan, selain itu bisa berkordinasi dengan Komite III karena berhubungan kesejahteraan dan BAP DPD RI yang terkait kebijakan yang menyangkut banyak orang. Saya ingin menyampaikan bahwa memang masalah seperti ini membutuhkan waktu panjang, semoga nanti Bapak dan Ibu pensiunan bisa melanjutkan perjuangan,” ucap Muhammad Nuh.
Dra. Hj. Elviana, M.Si., Senator DPD RI dari Provinsi Jambi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Paguyuban Pensiunan BRI yang sudah menyampaikan aspirasinya kepada DPD RI.
“Semoga ke depan, Komite IV DPD RI bisa berkordinasi dengan banyak pihak untuk menindaklanjuti persoalan ini,” jelas Dra. Hj. Elviana, M.Si.
Melalui pertemuan tersebut Komite IV DPD RI akan berkordinasi baik secara internal seperti dengan Komite III DPD RI dan juga dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI dan juga dengan pihak eksternal seperti Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia.
