WAKIL KETUA DPD RI GKR HEMAS
PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Wakil Ketua DPD Republik Indonesia, Gusti Kanjeng Ratu Hemas menghadiri acara Seminar Nasional Jejak Peradaban #1 dengan tema “Perempuan di Ruang Domestik, Publik dan Politik” yang dilaksanakan Hari Sabtu, 14 Desember 2024 di Yogyakarta.
“Tema tentang perempuan selalu menarik untuk dibahas. Sejarah tentang peran perempuan di masa lalu, bisa menjadi tolak ukur bagaimana bangsa ini memiliki model perempuan-perempuan tangguh. Dari dahulu hingga masa kini, perempuan menunjukkan keberanian, kepemimpinan, dan kemampuan untuk melakukan perubahan,” jelasnya saat di atas panggung.
Beliau menggambarkan bagaimana sejarah mencatat berbagai gerakan perempuan, contohnya kongres Perempuan Pertama yang berlangsung tanggal 22 Desember 1928. Kongres ini merupakan tonggak penting dalam gerakan perempuan Indonesia dan menjadi cikal bakal Hari Ibu yang diperingati setiap tahunnya.
Wakil Ketua DPD RI sekaligus Senator dari DIY ini menjelaskan bahwa Perjuangan dan pergerakan perempuan di Indonesia untuk mendapati hak-haknya saat ini telah diatur melalui UUD 1945 yang telah diamandemen tahun 2000 yakni pada pasal 28 H ayat 2 yang mengatur tentang afirmatif action bagi perempuan, lansia, disabilitas, dan kaum rentan lainnya.
“Undang-Undang paket politik tentang representasi minimal 30% Perempuan, UU PKDT tahun 2004, UU Anti trafficking tahun 2007, UUD TPKS tahun 2022 merupakan undang-undang untuk mengkonversi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Yogyakarta adalah tempat bersejarah untuk kongres perempuan pertama tahun 1928 yang kemudian melahirkan beberapa organisasi perempuan,” Tegas GKR Hemas.
Dalam forum ini, GKR Hemas menyampaikan penting untuk melihat bagaimana perempuan memainkan perannya dalam tiga dimensi konkret yang saling melengkapi. Tiga dimensi tersebut ialah Dimensi Domestik, Sosial dan Publik, serta politik.
“Saya ingin menegaskan bahwa keberadaan perempuan dalam politik tidak hanya soal angka, tetapi juga soal pengaruh dan peran aktif dalam pembentukan kebijakan yang adil, berpihak pada rakyat, dan menjamin hak-hak perempuan terwujud dengan baik,” imbuhnya.
Hadir dalam acara ini Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. Dalam materi keynote speech-nya, beliau mengapresiasi Kraton Yogyakarta atas pelaksanaan seminar nasional dan bedah buku dengan Judul “GKR Hemas, Ratu di Hati Rakyat”.
“Termasuk pameran yang sempat kami saksikan kemarin siang. Hal ini menunjukkan bahwa Kraton Yogyakarta Hadiningrat mempunyai budaya luhur dan memiliki tempat istimewa dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang lebih penting lagi, memiliki komitmen dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Kegiatan ini bisa menjadi inspirasi pelaksanaan diskusi-diskusi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, dalam press conference, Gusti Kanjeng Ratu Bendara selaku penanggungjawab acara sekaligus Penghageng KHP Nitya Budaya menjelaskan bahwa, melalui seminar ini, Kraton Yogyakarta ingin menyampaikan kepada generasi muda, terkait pentingnya peran-peran perempuan. Baik di ruang domestik, sosial dan publik, maupun politik. Perempuan bisa mengambil peran kepemimpinan di ruang-ruang yang selama ini dianggap sebagai ruang domain laki-laki.
“Diskusi buku berjudul “GKR Hemas, Ratu di Hati Rakyat” menjelaskan bagaimana Ibu (GKR Hemas) mampu membagi perannya. Sebagai ibu di rumah, sebagai eyang, juga sebagai politikus selama berpuluh-puluh tahun. bagaimana perempuan memaknai keseimbangan. Antara tanggung jawab pribadi dan publik serta bagaimana pengalaman tersebut membentuk pandangan Gusti Kanjeng Ratu Hemas tentang peran perempuan di masyarakat,” imbuhnya.
