PedomanBengkulu.com, Jakarta - Dalam Rapat Kerja antara Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (2/12/2024), menunjukkan bahwa angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2024 mengalami penurunan dan sarat dengan praktik politik uang atau money politic.
Anggota Komite I DPD RI Hj Leni Haryati John Latief mengatakan, setelah mendengar paparan berbagai pihak, baik dari para Senator di daerah-daerah, maupun dari KPU, Bawaslu dan DKPP sendiri, usul agar kepala daerah dipilih kembali oleh unsur legislatif patut dipertimbangkan.
"Rapatnya berjalan dinamis. DPD minta agar dilakukan evaluasi dan pembenahan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 antara lain terkait money politic, rendahnya partisipasi masyarakat dan banyaknya temuan pelanggaran selama Pilkada terutama mengenai netralitas ASN," kata Hj Leni Haryati John Latief.
Alumni Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menjelaskan, DPD RI juga meminta terutama kepada Bawaslu untuk lebih proaktif menindaklanjuti temuan pelanggaran selama Pilkada termasuk mengenai netralitas ASN.
"Evaluasi dan pembenahan penyelenggaraan Pilkada harus jadi prioritas kerja pemerintah agar ke depan kualitas demokrasi dapat terjaga. Pemimpin yang baik hanya bisa dihasilkan melalui proses seleksi yang baik," ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menekankan, salah satu laporan Pilkada serentak 2024 yang perlu menjadi keprihatinan bersama adalah tingginya kasus politik uang dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon untuk proses kampanye.
"Ongkos politik yang terlalu besar ini muaranya nanti calon terpilih akan berusaha mengembalikan apa yang sudah mereka keluarkan. Akhirnya masyarakat juga yang jadi tumbal. Pembangunan pun jadi tersendat," demikian sampai Hj Leni Haryati John Latief.
Merespon hal ini, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, bersedia melakukan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan pemelihan umum ke depan dan tak menampik partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 lebih rendah daripada Pilpres dan Pileg.
Sementara Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengakui adanya pelanggaran netralitas yang pelakunya didominasi oleh aparatur desa dalam bentuk keikutsertaan dalam proses kampanye dan pengarahan masyarakat untuk memilih paslon tertentu. Bawaslu menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti semua temuan yang dilaporkan ke lembaganya terutama yang telah memenuhi syarat formil dan materil dalam 5 kalender.
Senada disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito yang memastikan setiap pengaduan yang masuk bakal ditindaklanjuti dan diproses tanpa tebang pilih.
