PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis temuan survei nasional terhadap lembaga penegak hukum di Tanah Air, dimana Kejaksaan menjadi satu-satunya lembaga hukum yang mendapatkan kenaikan tingkat kepercayaan dari publik.
Terkait hal tersebut, Akademisi Hukum Tata Negara, Universitas Bengkulu (UNIB), Ahmad Wali, SH, MH mengapresiasi pencapaian Kejaksaan. Menurutnya, kinerja Kejaksaan dibawah kepemimpinan ST Burhanuddin sangatlah baik, terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terstruktur dancsistematis. Kasus-kasus besar seperti Jiwasraya, Asabri serta perkara timah berhasil diungkap Kejaksaan.
"Dari kasus-kasus yang ditangani Kejaksaan, ada kerugian negara yang dikembalikan cukup besar. Beda halnya dengan KPK yang menonjol dalam kegiatan operasi tangkap tangan yang sebenarnya itu bukan perkara korupsi yang terstruktur dan sistematis," kata Ahmad Wali saat dikonfirmasi, Jumat (31/1/2025).
Ahmad Wali melanjutkan, kasus-kasus besar yang diungkap Kejaksaan selama ini yang memang merugikan orang banyak dan jangka panjang. Sedangkan kegiatan operasi tangkap tangan lebih kepada perilaku pejabat yang menerima suap.
"Memang seperti operasi tangkap tangan suap pejabat penting juga untuk diberantas, tapi itu bukan perkara yang sistematis. Sedangkan Kejaksaan dalam penanganan perkara lebih kepada pembenahan sistem penegakan hukum," jelas Ahmad Wali.
Ahmad Wali menyebut, Kejaksaan Agung lembaga paling banyak mengembalikan kerugian keuangan negara dalam penaganan perkara tindak pidana korupsi dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya.
"Kita berharap Kejaksaan Agung meningkatkan lagi pengawasan interna. Jangan sampai ada Jaksa-jaksa yang bermain tidak sungguh-sungguh menangani perkara korupsi. Sehingga pengawasan internal juga harus lebih ditingkatkan lagi," demikian Ahmad Wali.
Diketahui, peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum dan Politik secara daring di Jakarta menjelaskan tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan mencapai 76,2 persen.
Kemudian, di bawah Kejaksaan ada Polri dan pengadilan dengan tingkat kepercayaan publik 75 persen. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di paling bawah dengan tingkat kepercayaan 70 persen. Tingginya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan tersebut tidak lepas dari banyaknya kasus korupsi yang ditangani.
Menurutnya, Kejaksaan terus menunjukkan kepada publik bahwa mereka berkomitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, Kejaksaan berada di posisi ketiga sebagai lembaga hukum yang paling dipercaya oleh publik, di bawah TNI dan presiden.
Berdasarkan temuan penelitian Indikator Politik Indonesia, sebanyak 10 persen responden survei tersebut menyatakan sangat percaya dengan Kejaksaan dan 66 persen menyatakan cukup percaya dan hanya 18 persen yang kurang percaya.
Kinerja Kejaksaan di era Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berhasil menyalip lembaga hukum lain dalam meraih tingkat kepercayaan publik. Sebelumnya, Korps Adhyaksa itu kerap menjadi juru kunci. Hal itu terjadi dua atau tiga tahun belakangan, di mana peringkat tertinggi sebelumnya diraih KPK.
Survei temuan nasional Indikator Politik Indonesia itu menggunakan metode multistage random sampling, dengan melibatkan sampel basis sebanyak 1.200 orang dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. (Tok)
